Network
KABAR BANTEN - Pemerintah di tahun 2021 ini akan merekrut sebanyak 1,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, dalam rekruitmen tersebut tidak ada kuota untuk guru pendidikan agama honorer.
Tidak adanya kuota untuk guru pendidikan agama honorer tersebut menimbulkan reaksi keras DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).
Bahkan, ratusan ribu guru pendidikan agama yang berstatus honorer di seluruh Indonesia akan mengancam mogok mengajar pada akhir bulan ini, jika tidak adanya formasi PPPK untuk seluruh guru pendidikan agama yang berstatus honorer di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Rekrut 1,3 Juta PPPK dan CPNS, BKN Siapkan Portal Seleksi Resmi
Hal tersebut mengundang reaksi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Melalui keterangan tertulis, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kuota formasi guru pendidikan agama masuk dalam proses rekruitmen 1,3 juta ASN dan PPPK tersebut.
"Tentu kita sangat prihatin mendengar jeritan para guru pendidikan agama honorer diseluruh tanah air yang merasa kecewa atas ketiadaan unsur guru pendidikan agama dalam rekruitmen ASN dan PPPK 2021 ini," ujar Sultan B Najamudin, seperti dikutip KabarBanten.com dari akun Instagram @dpdri, Ahad, 7 Maret 2021.
Sultan menyampaikan bahwa sudah semestinya pemerintah mempertimbangkan kuota guru pendidikan agama. Sebab, menurut dia, hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan kurang lebih 70-80% dari total 235 ribu anggota AGPAI yang tersebar hingga keseluruh pelosok Nusantara.
"Masalah ini sangat fundamental dalam kehidupan dunia pendidikan kita, sebab mengabdikan diri untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia selama puluhan tahun dengan tingkat kesejahteraan jauh di bawah garis UMR (Upah Minimum Regional) sungguhlah menderita dan tidak adil,” ujarnya.
“Maka dari itu sekali lagi saya meminta kepada kementerian agama bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan agar dapat membuka ruang untuk mengkaji ulang kebijakan atas formasi rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kedepan,” lanjut Sultan B Najamudin.
Baca Juga: 1,3 Juta Formasi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, Kemenpan RB Siapkan Skenario Ini
Menurut dia, AGPAII sudah menyampaikan aspirasi mengenai kuota dari unsur guru pendidikan agama ini dengan melakukan focus grup discussion (FGD) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan DPR.
Sultan B Najamudin meminta seluruh honorer guru pendidikan agama agar bisa memperjuangkan aspirasi ini melalui jalur perjuangan formal tanpa mesti melakukan aksi demo.
"Saya yakin pemerintah mendengarkan aspirasi dari seluruh guru pendidikan agama yang ada. Tak harus demo dan tak mesti mogok mengajar, semua pasti ada solusi jalan terbaik. Dan saya berjanji bahwa DPD RI berkomitmen bersama berjuang dalam mengawal aspirasi ini," ujar Sultan B Najamudin.
Baca Juga: Puluhan Tahun Mengabdi, Akhirnya Pegawai Honorer di Kota Serang Diangkat Jadi PPPK
Sementara itu, Ketua Umum DPP AGPAII, Mahnan Marbawi menyampaikan bahwa guru pendidikan agama yang sebagian besar masih berstatus honorer, sangat memegang peran penting dalam menciptakan generasi berakhlak mulia.
Hak-hak mereka untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya, kata dia, belum terwadahi oleh pemerintah, bahkan impiannya untuk menjadi ASN dan PPPK hanyalah mimpi belaka.
“Permintaan formasi PPPK untuk guru pendidikan agama sudah diaspirasikan AGPAII sejak bulan Desember 2020 lalu. Tetapi, permintaan tersebut belum dikabulkan oleh pemerintah,” ujar Mahnan Marbawi seperti dikutip KabarBanten.com dari laman agpaii.org.
Baca Juga: Persiapkan Diri Kalian! Kemenag Akan Tambah Kuota PPPK Guru dan Dosen
Marbawi berharap kuota PPPK yang masih kosong sebanyak 431.762 formasi, diisi dengan guru pendidikan agama. Ia menyebut, jumlah guru pendidikan agama yang masih honorer ada sebanyak 188 ribu pengajar.
“Semoga segera diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK pada tahun ini,” ujar Marbawi.***
