Network
"Saat ini yg diperlukan adlh soliditas utk tertib jalankan semua agenda ketatanegaraan agr bs fokus atasi pandemi," tulisnya.
Sedangkan untuk Pilkada di tengah pandemi, pihak berotoritas berkeras untuk menyelenggarakansesuai jadwal dan hanya menoleransi penundaan selama 3 bulan.
"apalagi utk gelaran Pilpres yang masa jabatannya tegas diatur Konstitusi. Hanya 5 tahun, tidak lebih dan tidak kurang," tulis Titi Anggraini.
Bila pemilu dianggap mahal di tengah situasi sulit yang dihadapi, menurutnya, maka ada solusi taktis yang bisa digagas.
Dia menyebutkan, salah satunya menyederhanakan menyebut tahapan dengan memotong durasi pelaksanaannya.
Selain itu, efisiensi dengan memangkas seremoni elektoral di sana sini. Termasuk, juga membuat surat suara yg lebih simpel.
"Namun, saya setuju apabila yang ditunda itu adalah pilkadanya. Bukan pada 2024 tapi mundur ke 2026," ucapnya.
Menyelenggarakan Pilkada pada tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, meski beda sangat kompleks dan justru membuat mahal pembiayaan akibat narasi perpanjangan masa tahapan.***
