Network
Potensi permasalahan lainnya yang bisa timbul, yaitu pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten dab kota yang tidak serentak. Kondisi itu akan mengganggu tahapan, beban kerja badan ad hoc semakin bertambah, serta kondisi alam.
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo mengatakan isu pelaksanaan Pemilu 2024 sudah membanjiri linimasa media sosial. Sehingga, skema pelaksanaan, peraturan, strategi dan tahapan pemilu akan dilaksanakan sangat penting dipaparkan KPU kepada publik.
“Terutama terkait sudah sejauh mana serta langkah-langkah antisipasi KPU dalam mencegah permasalahan yang mungkin terjadi,” ucapnya.
Direktur Jenderal Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar memberikan catatan-catatan berdasarkan pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020.
Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 81 persen, dan Pilkada 2020 telah dilaksanakan dalam keadaan Covid-19.
Oleh karenanya, Bahtiar yakin Pemilu dan Pemilihan 2024 bisa dilakukan secara baik meski dalam kondisi pandemi covid-19.
Menurut Anggota Bawaslu RI, Afif Afifuddin, kerja sama dan kolaborasi untuk mempersiapkan sejak awal dengan belajar dari pengalaman sebelumnya menjadi penting untuk menyusun langkah antisipasi potensi permasalahan yang kerap kali terjadi.
Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi dan diantisipasi pada 2024 nantinya adalah politik uang karena tidak adanya perubahan aturan. Sedangkan untuk mengantisipasi isu SARA, Bawaslu dan KPU sejatinya menekan isu itu bermunculan.
Hal senada dengan narasumber lainnya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Beban yang akan ditanggung akan lebih berat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Oleh karena itu, Doli mengatakan DPR bersama penyelenggara pemilu membentuk tim kerja menyusun desain konsep pemilu 2024 dengan memetakan potensi permasalahan dan mencari solusinya.
