Network
KABAR BANTEN - Pengusutan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil) yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat perhatian bagi Presiden RI Joko Widodo maupun Ketua DPR RI Puan Maharani.
Terhadap kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil) itu, Puan Maharani mendesak Kejagung untuk mengusut tuntas kasus dan turunannya.
Sikap Puan Maharani yang tegas mendorong pengusutan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil) tersebut mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi.
Baca Juga: Puan Maharani Ajak Kaum Perempuan Majukan Bangsa, Ini Refleksi Seniman Muda di Hari Kartini
Namun juga, Puan juga perlu mendorong fungsi pengawasan di DPR untuk membenahi tata niaga minyak goreng.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai desakan yang dilontarkan Ketua DPR dan larangan ekspor CPO beserta turunannya oleh Presiden Joko Widodo secara psikologis bisa menenangkan pasar.
“Secara psikologis itu akan mampu menenangkan pasar, setidaknya. Tetapi tidak akan mampu menurunkan harga secara signifikan,” ujarnya di Jakarta, Minggu 24 April 2022.
Baca Juga: Puan Maharani Dukung Kejagung, Usut Tuntas Kasus Kelangkaan Minyak Goreng!
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir. Hal itu dinilainya bisa menyelesaikan masalah minyak goreng ke depannya.
