KABAR BANTEN-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap dampak dana desa, yang disampaikannya pada Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah dengan Menkeu, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis, 25 Agustus 2022.
Dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah tersebut, Menkeu Sri Mulyani membeberkan dampak dana desa atau peranan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dalam penyampaiannya tentang dampak dana desa pada Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengungkap data desa tertinggal dari tahun 2018-2021
Bukan hanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah tersebut juga diikuti Bappenas, dan Bank Indonesia.
Perekonomian daerah dengan infrastruktur yang makin terbangun, menurut Sri Mulyani, memiliki kemungkinan dan potensi untuk meningkat jauh lebih tinggi.
Meski demikian, Sri Mulyani mengungkap bahwa kondisi yang terjadi saat ini masih terdapat gap antara ketersediaan infrastruktur dibandingkan kebutuhannya.
Atas dasar itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik didesain sebagai salah satu alat untuk menurunkan gap yang ada.
“DAK Fisik juga menjadi alat ekualisasi, artinya daerah yang tertinggal lebih banyak seharusnya mendapatkan DAK Fisik lebih besar agar mereka bisa mengejar ketertinggalan,” jelas Menkeu.
Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan dampak TKDD terutama terhadap desa yaitu adanya kemajuan desa-desa di Indonesia.