Padahal permasalahan beras erat kaitannya dengan kebijakan negara terhadap aspek produksi beras di hulu dan aspek distribusi di hilir.
Namun dalam sistem kapitalisme negara hanya bertindak sebagai regulator yang membiarkan petani berjuang secara mandiri dalam melakukan produksi beras.
Bahkan kebijakan negara yang hanya berpihak pada kepentingan para pemilik modal menjadikan petani semakin terpinggirkan.
Disektor hulu tampak semakin berkurang nya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang dilakukan negara demi menjalankan proyek pembangunan kapitalistik.
Gagal panen juga semakin sering terjadi karena bencana alam akibat penggundulan hutan yang dilegalisasi.
Selain itu keterbatasan sarana produksi pertanian, permasalahan benih yang mahal hingga permasalahan pupuk yang semakin berkurang menjadikan produksi pertanian terhambat.
Demikian pula di sektor hilir atas nama liberalisasi ekonomi negara memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk menguasai produksi pupuk dan benih padi.
Baca Juga: Harga Beras Meroket, Ukuran 25 Kilogram Sentuh Rp400.000
Akibatnya harga pupuk dan benih ikut melambung tinggi.
Disamping itu mahalnya harga BBM menjadikan distribusi beras memakan biaya yang tinggi.