Network
KABAR BANTEN – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan rekrutmen seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Ada 2,3 juta formasi CASN dan PPPK baik pusat maun daerah. Rekrutmen dilakukan 3 kali selama tahun 2024. Untuk Bawaslu, KemenPANRB menyepakati 18.557 formasi atau 100 persen dari usulan.
Hal itu ditandai dengan penyerahan izin prinsip formasi CASN di lingkungan Bawaslu, Jakarta, Kamis 18 April 2024. Dari 18.557 formasi yakni rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK.
“Termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Ia menjelaskan rekrutmen ini diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. “Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” ujar Anas dilansir Kabar Banten dari laman menpan.go.id.
Anas mengatakan, momentum ini diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serempak seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja, termasuk dalam menyongsong Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia,“ jelasnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT. Talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu.
Dalam kesempatan itu, Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, dan Auditor.
"Karena akan berkaitan dengan pengawasan, terutama pencegahan dan penindakan saat menangani perkara-perkara yang masuk di Bawaslu,” tuturnya.***
