Network
KABAR BANTEN - Video pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam, Senin 16 November 2020, dihapus satu jam setelah penayangan langsung.
Sebelum dihapus, video live streaming tersebut berisikan pernyataan Mahfud MD didampingi Panglima TNI Jenderal Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Wakapolri Edi Pramono, dan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo.
Dalam pernyataannya, Mahfud MD menyebut pemerintah mengecam pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan anak Habib Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2020.
Dengan kejadian itu, pemerintah juga memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mahfud MD dalam keterangannya, menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan pada pesta pernikahan di Petamburan Jakarta Pusat.
Atas kejadaian itu, kata dia, pemerintah telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta, untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan.
“Ibukota merupakan kewenangan Pemprov DKI, berdasarkan hirarki kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan," katanya.
Baca Juga : Protokol Kesehatan Dipernikahan Anak Habib Rizieq Shihab: Pemerintah Mengecam, Anies Diperingatkan
"Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah menerapkan segala daya dan upaya untuk mengatasi Covid-19, yang telah memakan ribuan korban jiwa, ratusan tenaga keshatan, dokter, perawat, yang sudah menjadi pahalwan dalam perang melawan Covid-19,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan, upaya-upaya telah menunjukkan hasil positif dan di tengah masayarakat teelah tumbuh kesadaran melakukan 3M yakni menjaga jarak, mencucui tangan dan memakai masker.
Bahkan, di Indonesia sangat baik dalam angka kesembuhan, termasuk di seluruh dunia berada di atas rata-rata.
Namun, pelanggaran secara nyata dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan ini bisa menggoyahkan segala upaya yang telah dilakukan dalam 8 bulan tertakhir.
Dia mengatakan, pemerintah mendengar masukan dari berbagai kalangan, tokoh agama, masayarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dari dokter dan relawan dari kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi Covid-19.
“Atas praktik pelanggaran termasuk peruskaan dan penggunaan asilitas umum, seakan perjuangan mereka tidak dihargai sama sekali. Bahkan mengatakan, Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggaran, pembangkangan, premansisme dan pemkasaan kehendak,” ucapnya.***
