Network
PANDEGLANG, (KB).- Rapat Paripurna DPRD Pandeglang atas enam raperda inisiatif eksekutif dan dua raperda inisiatif dewan mulur satu jam dari waktu yang ditetapkan Rabu (18/10/2017) sekitar pukul 10.00. Akibat menunggu rapat kuorum dihadiri 50+1 anggota dewan, akhirnya rapat baru bisa dimulai pukul 11.00. Meski tidak dihadiri dua unsur pimpinan, paripurna tetap berlanjut dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas enam raperda inisiatif eksekutif dan penyampaian dua raperda inisiatif dewan di ruangan paripurna DPRD Pandeglang. Berdasarkan pantauan, sebelum memasuki pukul 10.00 jadwal paripurna, tampak terdengar pengumuman lewat pengeras suara disampaikan pegawai sekretariat bagian persidangan. Berulang-ulang pengumuman berisi pesan kepada para anggota dewan dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan paripurna. Namun baik anggota dewan maupun undangan satu persatu memasuki ruangan paripurna. Namun setelah melewati pukul 10.00, akhirnya sebanyak 27 anggota dewan menempati kursinya di ruangan tersebut. Sedangkan sebanyak 23 anggota lainnya tidak menghadiri paripurna. Rapat akhirnya dibuka oleh Ketua DPRD, Gunawan, dan dihadiri Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban. Seusai paripurna, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, E Supriadi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan agenda paripurna mulur satu jam. Padahal, lanjut Supriadi, paripurna tersebut harus digelar tepat sesuai jadwal. "Harusnya jadwal yang sudah disepakati kita taati bersama. Tetapi sudah sekitar satu jam kita tunggu belum juga dimulai," kata Supriadi. Anggota Fraksi PPP, Tjetjep Munadjat mengatakan, ada beberapa pimpinan dan anggota tak hadir dalam paripurna karena ada kesibukan tugas. Saat ini ada anggota yang diutus ke DPR RI terkait Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Ada juga yang sedang sibuk melaksanakan instruksi partai. Meski demikian, soal paripurna kemarin sedikit mulur, karena menunggu kehadiran beberapa anggota legislatif dan eksekutif. "Tadi itu kan paripurna pandangan umum fraksi atas enam raperda inisiatif, dan jawaban bupati atas dua raperda inisiatif dewan. Saya kebetulan ada tugas ke DPR RI, dan sudah minta izin ke pimpinan dan sekwan. Tapi informasinya dari eksekutif juga hanya wakil bupati saja yang hadir. Ya, yang penting, meski ada beberapa anggota tidak hadir, dan dari eksekutif juga ada yang tidak hadir, tapi paripurna tetap berjalan karena sudah memenuhi kuorum," ujarnya. Menurut Tjtetjep, menghormati setiap kritikan ke legislatif akan menjadi bahan masukan dan perbaikan ke depan. Soal paripurna, ya terkadang dari eksekutif juga sering lambat datang, tapi yang penting agenda paripurna itu berjalan, meski sedikit telat. "Kalau soal waktu, ya di Indonesia ini sering terjadi jam karet atau tidak tepat waktu. Kadang-kadang kunjungan pejabat negara juga sampai ke daerah tidak sesuai waktu yang dijadwalkan. Ada dua waktu tepat, pertama salat jenazah, dan kedua waktu ngariung atau tahlilan. Kalau diluar itu, banyak yang mulur waktunya. Tapi kita harus maklum, namanya manusia pasti ada kesibukan, ada keterlambatan," tuturnya. Menurutnya, paripurna tadi ada pandangan fraksi atas enam raperda inisiatif dan jawaban eksekutif atas dua raperda inisiatif dewan soal muatan lokal (mulok) dan raperda tentang multiyears tahun jamak. Raperda tahun jamak itu soal pengerjaan kegiatan proyek pembangunan secara multiyears. Artinya, ada kontrak permanen dengan pemborong sampai pembangunan itu tuntas, tidak berganti-ganti rekanan. Menanggapi sidang paripurna mulur, Panglima Laskar Merah Putih (LMP) Pandeglang M Abdurrochim mengaku prihatin dengan kejadian rapat paripurna tentang raperda inisiatif eksekutif dan legislatif tidak tepat waktu. Ia menilai agenda paripurna ini sangat penting, karena berkaitan dengan penyampaian pandangan umum fraksi atas enam raperda inisiatif eksekutif dan penyampaian dua raperda inisiatif dewan. Ketua Badan Kehormatan Dewan, Encep Mahpud belum bisa memberikan keterangan. Encep yang dihubungi lewat telepon genggamnya tidak aktif. (IF)***
-
Senin, 20 Mei 2024 -
Network
-
