Network
SEJUMLAH anggota Komisi II DPRD Pandeglang kunjungan kerja ke Desa Gunung Baru, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Selasa (24/10/2017). Agenda tersebut lebih pada tugas pengawasan dan monitoring bidang tupoksi komisi, di antarannya memantau realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Hj. Ida Hamidah, kunker ini bagian dari agenda rutin dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap gerak langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Berkaitan dengan sektor PBB, lanjut Ida, legislatif punya kewajiban untuk mengawasi dan memberikan motivasi kepada aparatur desa untuk menggenjot sektor PBB. Di Gunung Batu dan beberapa desa lainnya, sektor pembayaran PBB cukup baik, karena penarikan pajak tersebut selalu lunas tepat waktu. Tetapi persoalannya, masih terjadi pelunasan PBB ditanggulangi oleh desa. "Kami harap ke depan, pelunasan PBB jangan diambil dari kas desa apalagi dana desa, karena itu tidak sesuai dengan tata pengelolaan keuangan desa. Pembayaran PBB harus berasal dari wajib pajak, yakni masyarakat. Jika selama ini pelunasan itu ditanggung desa, lantas dari mana sumber keuangannya," kata Ida kepada Kabar Banten, Selasa (24/10/2017). Sementara soal BUMDes, pihaknya telah menyerap informasi bahwa bantuan BUMDes sebesar Rp 50 juta dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes PDTT), beberapa desa sudah ada yang cair. "Kendalanya, bantuan itu belum dapat direalisasikan karena terkendala oleh permodalan. Kami akan terus dorong bantuan itu agar cepat terealisasi," ujarnya. Pihaknya berharap pemerintah desa harus mampu mengemban amanah dalam menyalurkan bantuan program ke masyarakat. Sebab, sekarang ini banyak bantuan yang mengalir ke desa. Di antaranya, bantuan pusat berupa dana desa dan alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten. (Galuh Malpiana)***
-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
