Network
PANDEGLANG, (KB).- Komisi I DPRD Pandeglang menyoroti proses mutasi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Pandeglang seolah tidak profesional dan tergesa-gesa. Akibatnya, dalam naskah mutasi yang digelar Jumat (27/12/2019) terjadi tumpah tindih jabatan kepsek di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pandeglang.
Selain itu dalam data mutasi Kepsek ada nama pejabat Kepsek penggantinya tidak disebutkan jabatan barunya.
"Kami menilai proses mutasi yang diusulkan oleh Dindik terkesan terburu-buru. Karena terburu-buru berdampak kurang baik terhadap jabatan seseorang di lingkungan Dindik. Kami minta Dindik agar mempertimbangkan kembali proses mutasi yang sudah dilaksanakan, jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang kurang profesional," kata Ketua Komisi I DPRD Pandeglang dari Fraksi Demokrat, Endang Sumantri.
Menurut Endang, ketidak cermatan proses usulan mutasi kepsek tersebut bisa membuat bingung publik. Sebab baru kali ini terjadi ada tumpang tindih maupun ketidakcermatan dalam mutasi kepsek di lingkungan Dindik.
"Proses mutasi harus dilakukan secara profesional dan matang. Sehingga hasil mutasi benar-benar berkualitas dan tidak ada hal yang merugikan jabatan seseorang. Ini akan menjadi catatan bagi Komisi I sebagai leading sektor pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dindik Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan, sebetulnya tidak ada pejabat kepsek yang dinonjobkan, namun memang diakui ada kesalahan pembacaan naskah mutasi saja.
"Mungkin saking banyaknya jumlah kepsek, jadi ada sedikit kesalahan naskah mutasi. Ya, sebetulnya hanya tukar posisi jabatan kepsek dari SD A ke SD B. Namun saja, dalam naskah mutasi sempat tidak disebutkan posisi pejabat yang mengisi jabatan kosong itu, karena hanya tukar posisi saja. Jadi hanya kesalahan nasakah saja, dan secepatnya akan diperbaiki. Dalam SK disebutkan, jika ada kesalahan atau kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya," ujar Taufik. (EM)*
