Network
PANDEGLANG, (KB).- Anggaran pembangunan Hunian tetap (Huntap) untuk 706 kepala keluarga korban tsunami Selat Sunda mencapai Rp 69,7 miliar. Progres pembangunan tersebut diharapkan selesai sebelum lebaran.
Kepala pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang Surya Darmawan mengatakan, angggaran untuk pembangunan huntap sudah masuk di Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2020.
"Kalau untuk besaran anggarannya sebesar Rp 69,7 miliar dan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang terdampak tsunami sebesar Rp 5,19 miliar," kata Kepala pelaksana BPBD Pandeglang Surya Dermawan saat kunjungan kerja Deputi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rifai yang diterima Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Pandeglang, Rabu (12/2/2020).
Menurut Surya, persiapan pembangunan huntap mulai sejak bulan Januari 2020 dengan beberapa proses administrasi mulai dari tim teknis hingga Kerangka Acuan Kerja (KAK).
"Saat ini kami sedang mulai proses pengadaan dan untuk lelang sudah masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP)," tuturnya.
Surya menjelaskan, ada 8 titik lokasi untuk pembangunan huntap. Delapan lokasi itu tersebar di Desa Sukarame Kecamatan Carita, Desa Banyu Mekar Kecamatan Labuan, Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang. Kemudian Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur, Desa Tunggal Jaya Kecamatan Sumur, Cigorondong Kecamatan Sumur, Tamanjaya Kecamatan Sumur, dan Ujung Jaya Kecamatan Sumur.
"Semua lahan sudah siap tinggal kekurangan 4 hektare. Tetapi ada tanah warga yang siap dibangun dan pembayarannya bisa diakhir tahun dengan perjanjian terlebih dahulu," katanya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menginstruksikan BPBD agar melakukan koordinasi dengan pihak LKPP agar pelaksanaan lelang bisa berjalan cepat dan lancar.
"Memang ada aturan batasan waktu dalam proses pengadaan. Tetapi saya harap tidak terlalu lama, karena keterkaitan bencana. Kasihan masyarakat sudah menanti pembangunan huntap," tuturnya.
Irna menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Banten dan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda di Pandeglang.
"Semoga huntap ini segera selesai sebelum hari raya agar korban terdampak bencana bisa cepat menghuni hunian tetap," ucapnya.
Sementara itu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai mengatakan, kedatangannya ke Pandeglang dalam rangka percepatan pembangunan huntap. Ia berharap pelaksanaan administrasi dalam pengadaan lelang tidak ada permasalahan, karena ini keterkaitan dengan kebencanaan.
"UU Nomor: 24 tahun 2007 pasal 77 menjelaskan setiap orang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) bisa diancam pidana," katanya.
Meski demikian, Rifai menilai, penanggulangan bencana di Pandeglang tergolong cepat. Sebab, dari 124 kabupaten dan kota se-Indonesia masih tercatat 20 kabupaten dan kota yang belum terakomodasi penanganan bencana.
"Alhamdulillah tahun 2019 bantuan hibah untuk Pandeglang sudah masuk rekening daerah dan tahun ini sudah masuk DPA," ujarnya.
Selain itu, lanjut Rifai, jika masih ada data korban yang belum terdata, pihaknya siap membantu Pandeglang.
"Silakan data kembali, kami siap membantu jika ada korban yang tidak terdata," tuturnya. (IF)*
