Network
PANDEGLANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, menyoroti masalah kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj ) Bupati Pandeglang tahun anggaran 2019.
Dari beberapa poin yang disampaikan oleh panitia khusus LKPJ diantaranya, kebutuhan dasar infrastruktur jalan, selain itu adanya tumpang tindih data kependudukan yang berimplikasi kepada beberapa bantuan sosial, dan meningkatkan pelayanan kesehatan, selain itu masalah optimalisasi aset daerah yang bisa lebih produktif.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kabupaten Pandeglang, Ade Surahman menuturkan, pihaknya menyikapi beberapa masalah kebutuhan dasar masyarakat, agar adanya perbaikan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan penyerapan anggaran.
“Ada beberapa hal yang disampaikan untuk LKPj, diantaranya adanya tumpang tindihnya data administrasi kependudukan dan itu berpengaruh kepada hal lain, kita mendorong untuk segera diperbarui datanya, selain itu kami juga mendorong agar lelang dipercepat agar tidak memakan tahun anggaran,” ucapnya saat menyampaikan laporan Pansus dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus LKPj Bupati tahun 2019 dan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2019, Jumat (29/5/2020).
Ia mengatakan, dalam beberapa pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD, sangat variatif dalam memandang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019, ada yang mengapresasi, ada yang mengkritisi.
“Dari beberapa pandangan, bahwa pendapatan daerah saat ini masih didominasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun ada juga yang mengapresiasai adanya peningkatan pendapatan dari pajak daerah, angka pengangguran yang masih sifnifikan agar ditangani dengan serius,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dirinya mengapresiasi terhadap masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Pansus LKPJ, dan akan mengevaluasi kinerja yang belum maksimal.
“Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan ini belum maksimal, kritik yang konstruktif sangat kami harapkan agar menjadi bahan evaluasi untuk tahun-tahun anggaran berikutnya,” katanya. (Ade Taufik/KB)*
