Network
Sementara Kepala BPK-RI Perwakilan Banten Agus Khotib mengatakan, pihaknya mengapresiasi para pimpinan DPRD, Bupati dan Wali Kota atas kerjasamanya untuk mendorong penyajian laporan keuangan lebih transparansi dan akuntabel.
"Kami diberi waktu 2 (dua) bulan untuk audit, karena situasi pandemi, audit terpaksa tertunda. Kemudian kami jalankan dengan sistem Work From Home. Alhamdulillah atas kerjasamanya hasil audit bisa kita sampaikan hari ini," katanya.
Menurut dia, ada empat kriteria dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan. pertama, kata Agus Khotib, penyajian harus sesuai standar, kedua pengendalian sistem internal, ketiga kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran terakhir pengungkapan laporan secara jelas dan transparansi.
"Jika semua point terpenuhi bisa diberikan opini WTP," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pandeglang, TB Udi Juhdi merasa bersyukur Pandeglang meraih opini WTP berturut - turut selama 4 kali dari tahun 2016-2019.
"Ini artinya laporan Pandeglang sudah sesuai standar, walaupun ada kesalahan namun tidak signifikan. Kami yakin BPK pun sudah profesional dalam melakukan pemeriksaan. Kami mengajak untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Pandeglang, sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur," ujarnya. (Ade Taufik)*
