Network
Meski nama dan keindahannya dikenal secara luas, namun citra Pantai Anyer di Kabupaten Serang sudah sangat kritis. Mulai dari tiket masuk, hingga tarif parkir yang mahal menjadi noda dan mendapat sorotan luas. Selain butuh regulasi yang jelas, keterlibatan dari semua pihak sudah sangat mendesak untuk menyelamatkan salah satu destinasi ternama di Provinsi Banten tersebut. Hal itu terungkap dalam "Obrolan Mang Fajar" " yang digelar Harian Umum Kabar Banten, di kantor redaksi HU Kabar Banten, Rabu (10/1/2018). Diskusi itu menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang, Hedi Tahap, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Disparpora) Kabupaten Serang, Tahyudin, didampingi Kabid Destinasi, Winarni, serta Kasubdit Wisata Dit Pamobvit Polda Banten, AKBP Muktoridi. "Terkait masalah parkir yang sedang viral. Kalau kita bicara parkir, harus dibedakan. Ada retribusi parkir, ada pajak parkir. Kalau pajak parkir itu, regulasinya perda no. 5 tahun 2010. Setelah kami inventarisasi, parkir yang sudah membayar pajak kurang lebih 56 lokasi. Itu kebanyakan hotel dan vila. Sementara yang masih menjadi PR itu, ada 30 pantai terbuka," ujar Kepala Dishub Kabupaten Serang, Hedi Tahap. Selain itu, ada juga retribusi parkir yang dipungut yaitu di tepi jalan atau di dalam ruang jalan, tetapi jalannya di jalan Kabupaten Serang. Terkait pantai terbuka, kata dia, yang berkembang adalah tarif borongan. Soal ini, kata dia, bupati juga sudah sangat prihatin. "Sebagai referensi, kami coba melihat di beberapa daerah. Salah satunya di Banjar. Di sana lebih saklek, ada perda melarang mungut (pajak/retribusi parkir) baik pantai pemerintah maupun pantai milik swasta," katanya. Jika harus dirumuskan dengan harga tarif tertentu, harus ditata dan dicek soal perizinannya. Sebab, harus dibedakan mana parkir, biaya parkir, harga tiket masuk (HTM). Di Karang Bolong misalnya, kata dia, parkir Rp 30.000. Namun begitu masuk per orang HTM Rp 15.000."Tapi kadang-kadang borongan juga, satu bus sampai Rp 800.000. Jadi, kami ingin itu berizin. Dengan berizin, kami bisa menentukan," ujarnya.
