Network
KABAR BANTEN - Kepala Kantor Bahasa Banten Halimi Hadibrata menyampaikan bahasa daerah di Provinsi Banten masuk ke dalam kategori rentan punah.
Walaupun penuturnya di atas 1 juta, kata dia, tetap saja belum aman dengan arus globalisasi dan penggunaan bahasa asing mulai banyak digunakan membuat bahasa daerah mulai ditinggalkan.
Sekarang ini penutur muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan pemerintah daerah atau pemda harusnya membuat aturan atau undang-undang untuk melindungi bahasa daerah agar tidak punah.
“Sehingga dengan adanya peraturan undang-undang tersebut sekolah bisa memasukan bahasa daerah dalam muatan lokal, sehingga bisa diajarkan di sekolah atau peserta didik,” kata Halimi Hadibrata dalam diskusi tentang bahasa daerah bersama Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan (DPK) Banten, seperti dikutip kabarbanten.pikiran-rakyat.com dari video YouTube DPK Banten, Kamis 24 Februari 2022.
Baca Juga: Lestarikan Bahasa Daerah, Kantor Bahasa Banten Luncurkan Aplikasi Kamus Budaya Baduy
Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten ada yang mengadakan muatan lokal bahasa daerah, tapi sayangnya sumber daya manusia tidak tersedia di satuan pendidikan.
“Kami berharap perguruan tinggi di Banten membuat jurusan Bahasa daerah karena untuk menyiapkan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menuturkan, ini keniscayaaan sejarah, peristiwa sejarah yang tidak bisa ditolak bahwa Banten merupakan bagian dari Jawa Barat, dan penggunaan bahasa yang digunakan yakni bahasa Sunda jadi mulai dari sekolah dasar bahasa Sunda sudah diajarkan di sekolah.
“Bahan bacaan yang digunakan pada massa itu bahasa Sunda Jawa Barat, ketika berada di masyarakat tidak selalu menggunakan bahasa Sunda,” tuturnya.
