Network
KABAR BANTEN - Permasalahan karakter generasi bangsa dan moralitas bangsa makin terkikis oleh perkembangan zaman, disini perlunya Program studi atau Prodi PPKn untuk membangun rasa berbangsa dan bernegara pada mahasiswa serta membangun karakter Pancasila dalam kehidupan kampus.
Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) wilayah Banten, Ujang Jamaludin pada acara penandatanganan naskah kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) bertempat di Universitas Banten Jaya (Unbaja) Kampus 2 Serang Banten bersama Program Studi PPKn se-Banten, Selasa 4 Juli 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut Warek 1 Unbaja Anis Masruroh, Kabiro Bidang Akademik, Kabiro Bidang Marketing, Kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama, Hj. Kristina Prihatin, Dekan FKIP Lia Amalia, serta dihadiri pula oleh perwakilan perguruan tinggi di wilayah Banten yakni Dekan FKIP dan Ka.Prodi PPKn Universitas Banten Jaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Pamulang, Universitas Pimagraha, Universitas Pamulang, Universitas Terbuka dan lain-lain.
Baca Juga: Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Prodi PPKn Unbaja dan Unpam Teken MoU
Ujang mengatakan, tujuan kegiatan MoA tersebut adalah untuk menunjang keberlangsungan kerjasama antar perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri atau swasta pada Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan, prodi PPKn dengan Asosiasi AP3KNI Wilayah Banten dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
"Kerjasama yang dilakukan yakni Bidang Pendidikan, Pengajaran, pertukaran dosen pada berbagai kegiatan seminar atau sebagai dosen tamu. Sementara pada aspek penelitian adanya pertukaran penulisan artikel karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM)," ucap Ujang.
Baca Juga: Unbaja dan Sejumlah Kalangan Bergandeng Tangan Optimalkan Pengelolaan Sampah di Kota Serang
Sementara itu, Kepala prodi PPKn Unbaja Lina Marlina mengatakan, AP3KNI menjadi menjadi wadah para dosen PPKn, hukum dan sosial untuk dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi juga menjadi tempat untuk mensinergikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing-masing kampus.
"Setelah penandatanganan MoA dilanjutkan dengan diskusi terbatas (FGD) berkelanjutan yang merupakan bagian dari Implementasi Memorandum of Agreement (MoA), termasuk permaslahan akreditasi prodi," ujar Lina.***
