KABAR BANTEN - Pasokan Listrik Jawa-Bali pada Natal Tahun 2020 dan pada libur Tahun Baru 2021, sempat menjadi atensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Suralaya berkapasitas 3.400 Mega Watt (MW) di Desa Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten, di penghujung 2020.
Dalam kunjungannya itu, terungkap total biaya produksi PLTU Suralaya yang memilki kapasitas terpasang sebesar 1 x 625 MW dalam menopang 12-14% Listrik Jawa-Bali.
Dengan transmisi sebesar 500 KV, PLTU Suralaya tersebut mengkonsumsi Batubara kurang lebih 35.000 ton yang dipasok dari enam perusahaan batubara, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Artha Daya Coalindo, PT Berau Coal, PT Bukit Asam, PT Oktasan Baruna, dan PT PLN Batubara.
Untuk menghasilkan kapasitas sebesar itu dalam memenuhi kebutuhan pasokan Listrik Jawa-Bali, Total Biaya Pokok Produksi (BPP) PLTU Suralaya dari fixed dan variable cost unit mencapai sekitar Rp530,1/kWh.
Baca Juga : Kredit Macet Capai Rp1,6 T, Bareskrim Polri Ikut Menagih, WH Ungkap Langkah Tangani Bank Banten
Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, berdasarkan perhitungan internal Indonesia Power (IP), Biaya Pokok Produksi (BPP) yang dihasilkan PLTU Suralaya lebih murah.
"Total Biaya Pokok Produksi dari fixed dan variable cost unit hanya 1-7 sekitar Rp530,1/kwh. Sementara dari PLTU IPP rata-rata di atas Rp800/kwh," kata Darmawan Prasodjo, dikutip Kabar-Banten.com dari www.esdm.go.id.
Dia mengatakan, PLTU Suralaya dinilai lebih kompetitif dibandingkan PLTU Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungan internal Indonesia Power, Biaya Pokok Produksi (BPP) yang dihasilkan PLTU Suralaya lebih murah.
Dengan biaya yang efisien akan menciptakan industri yang kompetitif. "Salah satu komponen kompetitif itu energi. Makanya, PLN harus bisa bersaing tidak hanya sebatas penyedia energi tapi bisa sebagai pendukung industri," jelasnya.
Baca Juga : Ancaman Tsunami 20 Meter, Kabupaten Lebak Wilayah Potensi, Infrastruktur Evakuasi Perlu Disiapkan
Ke depannya, PLN akan menargetkan implementasi co-firing biomassa pada PLTU Suralaya sebagai bagian dari dukungan atas percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
"Secara sustainability dari lingkungan hidup juga bagus, makanya beberapa kali mendapatkan proper emas," tegas Darmawan.
Menanggapi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan upaya PLN ini sebagai langkah positif dalam dunia pergaulan internasional.
"Itu bagian dari komitmen dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan CO2. Kalau tidak melaksanakan komitmen tersebut, kita terpojokkan dalam dunia internasional," tegasnya.
Baca Juga : Optimis Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,5 Persen di 2021, Menperin Ungkap Langkah Pemerintah
Menurut Arifin, saat ini banyak negara-negara besar seperti Tiongkok dan India yang dikenal sebagai pengguna batubara beralih ke EBT.
"Banyak negara-negara maju memindahkan dana pendanaan PLTU. Pemanfaatan batubara ditutup. Tiongkok yang relatif besar-besaran menggunakan batubara mulai berubah," ucapnya.
Salah satu antisipasi yang dilakukan Kementerian ESDM, kata dia, memasukkan EBT sebagai bagian dari bauran energi nasional dalam porsi besar.
"Perkembangan teknologi baru yang ada sekarang ini menunjukkan EBT terutama energi surya semakin kompetitif. Mitigasi EBT ini jadi jalan yang tepat," kata Arifin.
Kendati begitu, Arifin Tasrif mengungkapkan penggunaan batubara tidak serta merta hilang dari bauran energi nasional.
"Batubara adalah simpanan kita di saat energi fosil lain habis. Ke depannya batubara tetap dipakai, hanya di mulut tambang. Jadi memang dalam proses perencanaan energi perlu melihat aspek yang lain," ujar Arifin.***