KABAR BANTEN - Mahasiswa Desa Bersatu (Madesu) lakukan Audiensi perihal permasalahan program Elpiji yang harganya tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan SK Bupati Pandeglang Nomor 542/Kep.798-Huk.2014, terkait harga eceran tertinggi (HET) Elpiji 3 Kg untuk Kabupaten Padeglang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.16.700.
Namun fakta di lapangan, hal tersebut berbanding terbalik dengan data yang hasil investigasi dikumpulkan Madesu di 14 Desa.
Baca Juga: Hore! Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan Dihidupkan Lagi, Begini Respon Wakil Bupati Pandeglang
Di bawah naungan 6 agen dan tersebar di 11 kecamatan dengan total responden 144 orang pengguna elpiji, dengan status pekerjaan responden yang bervariatif.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Madesu, melakukan audiensi.
Baca Juga: Penanganan Pascapanen, Petani di Kabupaten Pandeglang Diberi Pelatihan
Mereka menyampaikan solusi sebagai langkah dalam mengatasi carut marut program elpiji 3 kg yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.
Merespon audiensi dari mahasiswa, Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang menyambut positif upaya yang dilakukan dan menerima mahasiswa untuk berdialog bersama di ruang kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang pada Rabu, 10 Maret 2021.
Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh KabarBanten.com dari salah satu mahasiswa yang ikut serta dalam audiensi, Fikri Anidzar Albar Mahasiswa UNMA Banten.
Dalam audiensi yang dilakukan, pihaknya berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat Pandeglang berkaitan dengan program subsidi Gas LPJ yang harganya melebihi HET.
Baca Juga: Perahu Dihantam Ombak Besar di Perairan Sumur Kabupaten Pandeglang, Seorang Nelayan Hilang
“Kami mendorong DPRD Komisi II dan juga Pemerintahan Kabupaten Pandeglang untuk membuat Kartu Kendali Pengguna LPG Bersubsidi di Kabupaten Pandeglang,” kata Fikri melalui pesan Whatsapp pada Rabu, 10 Maret 2021.
Dalam audiensi yang dilakukan, Fikri menjelaskan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar.
Dari Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang, unsur pemerintahan seperti Kabag Ekonomi maupun Dinas Indagpas merespon posiif dan mengapresiasi kedatangan dari Madesu.
Baca Juga: Reses di Kabupaten Pandeglang, Adde Rosi Khoerunnisa Terima Keluhan Petani
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang Agus Sofyan menjelaskan, melalui pesan suara pada KabarBanten.com pada Rabu, 10 Maret 2021, bahwa pada prinsipnya, pihaknya setuju bahwa gas elpiji 3kg harus tepat harganya dan juga tidak langka.
“Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, baik dari pengambilan data dilapangan, pengkajian, advokasi, sampai berialog dengan kita,” kata Agus Sofyan.
Agus menjelaskan, untuk kartu kendali adalah inovasi. Tentu, pihaknya akan diskusikan dengan stake holde, pemerintah daerah atau pihak pertamina Hiswana Migas.
“Nanti kita coba buat langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, tentu kita ingin diskusi," katanya.
Pihaknya berencana akan membahas dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait ada Hiswana, pertamina, kita akan coba hadirkan, silaturahm.
"Kami waktunya sedang kita fikirkan agar pas buat semuanya,” Ujar Agus dalam pesan suara via Whatsapp .***