Terungkap! Demokrat Siapkan Nama Lain di Luar WH, RUU Pemilu Dicabut dan Pilgub Banten Digelar 2024 Alasannya?

KABAR BANTEN – Partai Demokrat telah mengumumkan tujuh nama kader internal yang akan disiapkan untuk Pilgub Banten.

Selain petahana Wahidin Halim (WH), partai berlambang mercy yang kini menghadapi kisruh tersebut, juga menyiapkan enam nama lainnya.

Dengan menyiapkan tujuh nama kader internal selain WH, akhirnya terungkap. Pilgub Banten hampir dipastikan digelar 2024, setelah Komisi II DPR RI bersama pemerintah memutuskan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dicabut dari Prolegnas Prioritas tahun 2021.  

 Baca Juga: RUU Pemilu Resmi Dicabut dari Prolegnas, tak Ada Pilkada Tiga Tahun ke Depan, Pilgub Banten Digelar 2024

Selain WH, nama lainnya yang disiapkan Partai Dmeokrat adalah Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Wali Kota Tangerang Arif R Wismansyah, tiga anggota DPR RI dari Banten yakni Hj Nuraini, Rizki Natakusumah, dan Zulfikar, serta seorang tokoh Banten,  A’eng Haerudin dan putri Wakil Presiden, Siti Nur Azizah. 

 Baca Juga: SBY Ingatkan Kepengurusan Bisa Diacak-acak, Bagaimana Nasib Kader Demokrat di Pilgub Banten?

Ketujuh mama tersebut diumumkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief. Selain Pilgub Banten, Andi Arief juga mengumumkan daftar kader internal yang disiapkan untuk Pilgub Jabar.

 Baca Juga: Tiga Srikandi Demokrat Digadang-gadang di Pilgub Banten, Ada yang Berjuluk ‘Wadon Banten’

 “Persiapan Pilgub Banten internal Demokrat: 1.Wahidin Halim (Incumben) 2 Arif Wismansyah (walikota Tangerang) 3 .Hj Iti Oktavia Jayabaya (Bupati Lebak) 4. Hj Nur Aini (DPR RI) Rizki ( DPR RI) 5. Zulfikar (DPR RI) 6. H Aeng Haerudin Tokoh Banten) 7. Nur Azizah (wasekjen ),” kata Andi Arief dalam akun twitternya @Andiarief_,  sebelum akun tersebut diretas.

 Baca Juga: Mantan Ketua DPRD Banten Siap Maju di Pilgub Banten, Terungkap Rencananya Sejak Lama

Dalam rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyepakati penarikan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021.

 Baca Juga: Munculkan 7 Kandidat di Pilgub Banten, Pengamat LIPI Lili Romli: Demokrat Ingin Naikkan Elektabilitas

RUU Pemilu digantikan dengan RUU tentang Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah. dalam dokumen kesimpulan rapat yang ditandatangani Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, Menkumham, Yasonna H. Laoly, serta Ketua Panitia Perancang Undang-undang DPD RI, Badikenta BR. Sitepu, 9 Maret 2021.

 Baca Juga: Partai Demokrat Siapkan 7 Kadernya di Pilgub Banten, Anak Wapres hingga Anak Bupati Masuk Bursa

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan keputusan tersebut. Terdapat potensi masalah jika Pemilu 2024 diselenggarakan dengan mengacu pada UU Pemilu lama. Ketiadaan revisi akan membuat beban penyelenggara pemilu kian berat karena dalam tahun yang sama akan dilakukan tiga jenis pemilihan sekaligus, yaitu pilpres, pileg, dan pilkada.

 Baca Juga: Hati-hati WH! Jika Partai Demokrat Beri Perintah, Iti Octavia Jayabaya Siap Maju di Pilgub Banten

Perludem juga menyoroti kemungkinan revisi UU No. 7/2017. Sebab, di dokumen kesimpulan rapat Baleg, terlampir pula Daftar Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024. Dalam daftar tersebut ada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 Baca Juga: Banten Selatan Jadi Catatan, Bapak dan Anak Siap Gantikan WH, Bersaing dan Maju di Pilgub

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa N. Agustyati, mengingatkan agar pembahasan revisi tersebut tidak dilakukan terlalu mepet dengan dimulainya tahapan pemilu. “RUU Pemilu masih masuk Prolegnas 2020-2024. Jadi ini mau direvisi atau tidak? jangan sampai baru revisi di tahun 2023,” kata Khoirunnisa N. Agustyati, dikutip KabarBanten.com dari rumahpemilu.org.***