KABAR BANTEN – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Banten lebih intensif dalam mengendalikan penularan Covid-19.
Banten menjadi salah satu daerah yang disorot Wapres Ma'ruf Amin karena testing dan vaksinasi Covid-19 yang masih rendah.
"Di Banten masih cukup tinggi penularannya (Covid-19) sehingga memerlukan suatu penanganan yang lebih," kata Wapres Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi secara virtual dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dari Jakarta, seperti dikutip Kabar Banten dari kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden RI, Rabu 14 Juli 2021.
Baca Juga: Kabupaten Lebak Masuk Zona Oranye Covid-19, Kapolres Lebak: Aturan PPKM Darurat Semakin Diperketat
Wapres mengatakan, tingginya angka kasus penularan di Banten antara lain karena testing dan vaksinasi yang rendah.
Data Kementerian Kesehatan pada 13 Juli 2021 mencatat, terdapat 4.016 kasus Covid-19 terkonfirmasi di Banten dan menjadikan provinsi ini menduduki urutan ke-empat tertinggi secara nasional.
Oleh karena itu, Wapres meminta Banten meningkatkan pengetesan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T kepada warga setempat.
“Kalau tetsingnya sedikit itu berarti yang bisa diketahui juga sedikit. Karena itu, ini juga harus menjadi perhatian,” kata Wapres.
Wapres mengungkapkan berdasarkan data Kemenkes RI, Banten juga termasuk daerah yang masih rendah dalam vaksinasi Covid-19.
“Saya melihat bahwa di Banten juga masih agak rendah. Menurut laporan di sini, vaksinasinya itu seharusnya Banten itu dengan penduduk 11, 9 juta jiiwa itu untuk mencapai herd immunity vaksinnya harus mencapai 8 juta orang, dengan target 50 ribu orang per hari,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Faskes Penuh, Gedung Eks Mapolresta Tangerang akan Dijadikan Tempat Isolasi
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya telah menambah rumah singgah untuk pasien Covid-19 dengan kapasitas 400 tempat tidur.
Ini sebagai upaya mengurangi keterisian tempat tidur rumah sakit yang saat ini mencapai 91 persen.
"Kami sekarang konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat," kata WH pada telekonferensi Rapat Penanganan Covid-19 di Provinsi Banten bersama Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, dari rumah Dinas Gubernur Banten di Serang.
Selain itu, kata dia, Pemprov Banten meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan membatasi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk penanganan di hulu.
Menurutnya, untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model Program Keluarga Berencana (KB).
"Ada petugas di lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama," kata WH.
Terbatas
Terkait vaksinasi Covid-19, kata Wahidin, vaksin yang dikirim ke Provinsi Banten masih terbatas. Sementara Bupati dan Walikota mengharapkan vaksin segera dikirim.
"Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola," katanya.
Sebelumnya, berdasarkan data Dinkes Banten per 13 Juli 2021 jam 13.00 WIB ruang ICU (BOR) sebesar 92,72 persen atau kapasitas TT ICU sebanyak 426 TT, yang terpakai 396 TT dan masih tersedia 31 unit.
Kemudian BOR tempat tidur isolasi 90,99 persen yakni kapasitas 4218 TT, sudah terpakai 3.838 unit TT dan masih tersedia 380 unit TT. Selanjutnya BOR rumah singgah 89,29 persen yakni kapasitas 906 unit, yang terpakai 744 unit TT dan tersedia 162 unit TT rumah singgah.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Testing dan Tracking di Kota Serang Belum Maksimal
Menurut WH, kelangkaan obat dan oksigen di pasaran turut mendorong masyarakat yang melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan obat dan oksigen dari rumah sakit.
Selain itu, rumah sakit di Provinsi Banten juga tidak bisa menolak pasien Covid-19 dari luar wilayah.
Gubernur Banten juga berharap Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk testing yang saat ini ketersediaannya terbatas.
Rapat kordinasi penanganan Covid-19 secara virtual tersebut juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Kepala BNPB Ganip Warsito, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, serta Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.***