KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2021 Pemerintah Kabupaten Pandeglag..
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang telah berhasil mendapatkan perdikat WTP 6 kali berturut- turut, mulai dari tahun 2016 hingga 2021.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, bahwa Pemkab Pandeglang terus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Baca Juga: 15 Ribu Mahasiswa Diberi Kesempatan Ikut Program Kampus Mengajar
"Dan alhamdulillah tahun 2021 kita kembali meraih WTP. Capaian yang diraih Pemkab Pandeglang saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari masyarakat," kata Irna kepada Kabar Banten, Rabu 25 Mei 2022.
"Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka dari itu pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," ujarnya menambahkan.
Menurut Irna, WTP bukan hanya sekedar prestasi, akan tetapi sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
"Oleh sebab itu, opini WTP ini wajib hukumnya, karena sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel," ungkapnya.
Baca Juga: Koperasi Karyawan Kabar Banten Raih Grade A dari Kemenkop dan UKM
Ditemui ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Udi Juhdi menyampaikan apresiasi atas hasil opini WTP yang diterima oleh pemerintah daerah dari BPK-RI Perwakilan Banten.
"Pemkab Pandeglang mendapatkan opini WTP sudah yang keanam kalinya, ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik serta memenuhi standar akuntasi pemerintahan," kata Udi.
"Adapun jika ada beberapa temuan administratif dalam LHP ini, kami berharap untuk segera ditindaklanjuti," katanya menambahkan.
Baca Juga: PPDB 2022 Sebentar Lagi, Berikut 10 SMA Terbaik di Banten Berdasarkan Nilai UTBK LTMPT
Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten Novie Irawati Herni Purnama mengatakan, pihaknya selalu konsisten dan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
"Setelah kami melakukan pemeriksaan secara terinci kurang lebih selama tiga bulan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Maka, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut, kami berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengelolaan keuangan Pemkab Pandeglang dengan opini WTP," ucapnya. ***