KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyebut tingginya angka kemiskinan di Ibu Kota Provinsi Banten diakibatkan karena beberapa faktor.
Salah satunya, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, kemiskinan di wilayah Kota Serang terjadi karena beberapa faktor.
Mulai dari kehilangan pekerjaan atau PHK, kemudian pengangguran hingga bertambahnya jumlah penduduk dan penerima manfaat bantuan sosial.
"Memang kalau berbicara kemiskinan itu faktornya banyak. Tapi memang saat ini yang menjadi sorotan itu karena adanya PHK dari perusahaan, yang mengakibatkan masyarakat jadi pengangguran," katanya, Kamis 2 Februari 2023.
Menurut dia, ketika seseorang atau masyarakat kehilangan pekerjaan, maka secara otomatis kualitas hidup atau kesejahteraannya menurun.
Misalnya, ketika yang biasanya membayar BPJS Kesehatan perusahaan dengan kelas satu, kemudian terkena PHK maka dia akan membayar secara mandiri dengan kelas tiga.
"Atau bahkan bisa saja masuk dalam daftar penerima bantuan iuran (PBI). Sehingga angka PBI pun meningkat, dan itu bisa menjadi salah satu indikator tingkat kemiskinan di daerah," ujarnya.
Maka dari itu, Pemkot Serang akan melakukan pembahasan untuk menekan jumlah kemiskinan di Kota Serang.
Salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Pembahasannya minggu ini, atau minggu depan. Karena memang kemiskinan ini kan punya beberapa indikator, makanya nanti dibahas dan bagaimana nanti untuk penurunannya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Toyalis mengatakan, berdasarkan data penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) terdapat sekitar 150.000 warga dengan kondisi miskin yang tercatat pada Dinsos Kota Serang.
"Memang itulah datanya dan sudah kami salurkan. Mayoritas masyarakat yang masuk program ini tidak memiliki penghasilan tetap atau serabutan dan masuk kategori tidak mampu," ucapnya.
Dia menjelaskan, angka atau data kemiskinan yang ada pada BPS tidak sama dengan data pada penerima manfaat PKH pada dinasnya.
Sebab, data program bantuan sosial tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihaknya hanya sebagai perantara untuk penyaluran saja.
"Ya kalau di kami kan ada 150 ribu, itu datanya langsung dari kemensos bukan dari Dinsos. Kami hanya memantau dan monitoring saja," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, Kecamatan Serang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi, yang mencapai 10.500 kepala keluarga (KK).
Ha itu juga disebabkan karena jumlah penduduk di Ibu Kota Serang tersebut lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya.
"Jadi yang paling tinggi itu kecamatan serang, karena memang jumlah penduduknya juga kan paling banyak," katanya.***