KABAR BANTEN - Koalisi Masyarakat Sipil Banten atau KMSB meminta DPRD Banten pertimbangkan atas rencana akan mengusulkan Al Muktabar dalam daftar nama Calon Pj Gubernur Banten.
Koordinator Presidium KMSB Uday Suhada mengatakan, Al Muktabar tak pantas masuk daftar nama Calon Pj Gubernur Banten karena sudah cukup satu tahun menjadi Pj Gubernur Banten.
"Banyak catatan tidak baik," ujar Uday mengawali penilaiannya terkait rencana akan mengusulkan Al Muktabar dalam daftar nama Calon Pj Gubernur Banten Rabu 29 Maret 2023.
Diantara catatan tidak baik itu, menurut Uday soal reformasi birokrasi."Seperti banyak jabatan yang di Plt-kan," katanya.
Menurutnya hanya di zaman Al Muktabar ini banyak jabatan yang diisi Plt. Seraya Uday sambil menyebutkan Pemprov Banten provinsi Plt.
Masih dalam pembahasan reformasi birokrasi, Uday juga menyoroti langkah Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten yang mengusulkan Raperda Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ali alih hemat struktur kaya pungsi. Padahal harusnya Al Muktabar ini berfikir bagaimana OPD yang ada ini lebih dioptimalkan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," katanya.
Dengan demikian menurut Uday, maksud kaya fungsi itu benar-benar direalisasikan.
"Bukan justru sebaliknya malah merampingkan OPD. Saya khawatir dengan perampingan OPD justru malah mempersempit cakupan pelayanan," katanya.
Tidak hanya itu, menurut Uday, angka pengangguran di Provinsi Banten dan kemiskinan juga masih tinggi.
"Ini sebagai indikator bahwa memang pak Al Muktabar tidak bisa membawa Banten menjadi lebih baik," katanya.
Dengan demikian, Uday mempertimbangkan rencana memasukan Al Muktabar dalam tiga nama Calon Pj Gubernur Banten yang bakal diusulkan ke Kemendagri RI.
"DPRD itu representasi masyarakat, jadi dengarkan kemauan masyarakat. Rencana Al Muktabar bakal diusulkan itu harus dipertimbangkan, apa prestasinya, keberhasilan apa, jangan asal mengusulkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PATTIRO Banten Bahari Noor mengingatkan, agar DPRD Banten menilai kinerja Al Muktabar selama menjadi Pj Gubernur Banten dilakukan secara objektif.
"Kinerja Pj Gubernur Banten harus dinilai secara objektif dan proporsional. Apakah target-target RPD yang ada sudah tercapai. Saat ini yang terlihat lebih banyak bermain di isu inflasi saja, belum ke permasalahan pembangunan lainnya," katanya.
Sebab menurut Bahari, beberapa kebijakan Al Muktabar selam menjadi Pj Gubernur Banten terkesan kontroversi.
"Seperti pengangkatan plt yang rangkap jabatan juga harus menjadi bahan penilaian dari DPRD," jelasnya.
Bahkan dikaji lebih dalam apakah hal tersebut berdampak kepada pencapaian target pembangunan?.
"Ataukah malah membuat proses pembangunan menjadi tidak jelas arahnya dikarenakan muncul pro kontra," katanya menilai kebijakan Al Muktabar.
Selebihnya, Bahari juga meminta DPRD Banten terbuka dalam proses mengusulkan tiga nama Pj Gubernur Banten.
"Mengingatkan agar DPRD Banten belajar dari pengalaman sebelumnya, terkesan tertutup.Dimana pemilihan Pj Gubernur terkesan tertutup dan tidak terbuka ruang masukan dari publik," katanya.***