KABAR BANTEN - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri RI memberikan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD pemerintah daerah tahun 2022 di Provinsi Banten.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EKPPD yang dilaksanakan oleh tim nasional yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri RI.
Hasilnya, Kemendagri RI memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lebak dan Pemkan Pandeglang rendah.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Progres Program Pemprov Banten di APBD 2023
Sementara kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten masuk kategori sedang, termasuk Pemprov Banten.
Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPD) pada Kemendagri Imelda mengatakan, pihaknya memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah melalui 126 indikator.
"Capaian Kinerja yang masih rendah adalah Lebak dan Pandeglang," ujar Imelda kepada awak media di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang saat menyampaikan hasil penilaian, Rabu 5 Juni 2023.
Dari ratusan indikator penilain kinerja pemerintah daerah tahun 2022, Imelda menyebutkan salah satunya di bidang urusan penyelenggaraan pemerintah.
"Ada 126 indikator penilaian, seluruh penyelenggaraan urusan pemerintah," jelasnya.
Lantaran kinerja Pemkab Lebak dan Pandeglang pada tahun 2022 rendah, Kemendagri meminta Pj Gubernur Banten sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat, bisa mengubah capaian kinerja ditahun 2023 menjadi lebih baik.
"Sesuai dengan amanat undang undang diberikan kepada kabupaten kota untuk capaian di Provinsi Banten," ujarnya.
"Akan kami bicarakan dengan tim nasional dan kami berharap untuk pak PJ Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Banten bisa meningkatkan capaian kinerja di Kabupaten Kota," ujarnya menambahkan.
Imelda menegaskan, bahwa untuk penilaian rinci kinerja pemerintah daerah, sudah dihimpun dalam informasi data penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, secara rinci bisa dilihat langsung oleh Pj Gubenur Banten Al Muktabar untuk menjadi perhatian.
"Data daerah ada, data daerah sudah terhimpun didalam informasi data penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu bisa dinilai nanti oleh bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," katanya.
Meskidemikian, validasi penilaian bakal kembali dilakukan tim nasional terhadap pemerintah daerah, termasuk Pemkab Lebak dan Pandeglang yang sudah disebutkan termasuk daerah rendah dalam hal kinerja tahun 2022.
"Nanti batasan penyampaian akhir setelah di bulan Juli dan setelah itu dilakukan validasi dan dilaksanakan lagi penilaian oleh seluruh tim nasional untuk sama sama diumumkan status kinerja seluruh kabupaten kota oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan diteruskan kepada Presiden RI," jelasnya.
Dalam momentum yang sama, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga mengakui, kinerja Pemkab Lebak dan Padeglang tahun 2022 masuk kategori rendah.
"Jadi ada beberapa yang sedang dilakukan perbaikan lagi untuk pemberian penghargaan itu, dua kabupaten Lebak dan Pandeglang," katanya.
Diakui Al Muktabar bahwa, ada poin poin yang masuk dalam indikator penilaian, perlu di perbaiki. Khususnya Pemkab Lebak dan Pandeglang.
"Beberapa hal yang masih harus kita perbaiki. Kita kan perbaiki dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepada Bupati Walikota," katanya.
"Pada prinsipnya ada indikator yang merupakan hal yang harus fokus kita. Seperti yang selama ini bahwa pemerintah itu menyelenggarakan urusan pemerintah itu sendiri dan dibidang pembangunannya, dibidang kemasyarakatannya," sambung Al Muktabar.
Al Muktabar menyampaikan tekadnya untuk mendorong Penyelenggaraan Pemkab Lebak dan Pandeglang menjadi lebih baik. Termasuk kabupaten kota lainnya di Provisni Banten yang menurutnya masuk kategori sedang.
"Beberapa pencapaian bupati walikota. Sehingga kita mendapatkan penghargaan, dengan level rata rata sedang, kita akan upayakan meningkat menjadi level tinggi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar mengingatkan bahwa, penilaian tersebut kinerja Pemerintah daerah untuk tahun 2022.
"Saya ulang bahwa itu basis kerja kita di 2022 dan kita tau bersama situasi itu adalah masih dalam rangkaian pandemi dan beberapa agenda memang ada beberapa keterbatasan," katanya.
Baca Juga: Hari Kedua Fornas VII 2023, Kontingen Banten Raup 53 Medali
Sementara ditahun 2023 ini, menurut Al Muktabar sudah membaik dan bebas dari Covid-19.
Dengan demikian, Al Muktabar meyakini bisa memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"2023 kita sudah mulai makin baik. Semua terjadi normal, maka kita optimis untuk melakukan langkah-langkah perbaikan perbaikan dari indikator yang menjadi ukuran dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini," katanya.***