KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang turut mendesak baik Pemerintah Kota (Pemkot) Serang maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera membentuk tim khusus guna investigasi terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk menutup rapat celah kecurangan.
Sebab, setiap tahunnya terdapat praktik kecurangan yang bahkan dibantu oleh sejumlah oknum di pemerintahan.
"Karena banyak merugikan. Dengan kecurangan ini, anak yang seharusnya diterima malah terpental, dan anak yang seharusnya tidak lolos malah diterima. Ini kan jelas tidak fair. Jadi, saya pun minta baik pemkot maupun pemprov untuk segera bentuk tim khusus PPDB," kata Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, Ahad 23 Juli 2023.
Baca Juga: Banyak Keluhan Masyarakat, Pemkot Bakal Tata Ulang Pedagang Pasar Induk Rau
Menurut dia, aksi atau praktik kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tidak akan terjadi apabila pemerintah tegas dan tidak membiarkan adanya celah untuk melakukan hal tersebut.
Adanya tindakan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, diakibatkan masih adanya oknum yang dengan sengaja membuka jalur khusus untuk itu.
"Kalau masih ada kecurangan, artinya ini ada pembiaran dan oknum yang bermain. Seharusnya pemerintah peka, supaya tidak terjadi dan menutup celah (Kecurangan), bukan malah membuka lebar untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab ini," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada orang tua yang dinilai terlalu memaksakan kehendak atau keinginan anaknya untuk memasukkan ke salah satu sekolah favorit.
Hal itu juga terbukti pada tahun lalu di salah satu sekolah tingkat kejuruan atau SMK di Kota Serang.
Bahkan, aksi kecurangan tersebut sempat ramai diperbincangkan hingga nasional.
"Memang, orang tua menginginkan yang terbaik. Tapi jangan sampai menutup mata dan mengajarkan anaknya untuk tidak jujur. Kasian mereka-mereka ini, yang memang punya prestasi dan kondisi keluarganya kurang mampu, pemerintah harus tampung ini. Kasusnya juga kan ada di Kota Serang," tuturnya.
Baca Juga: Antisipasi Kecurangan PPDB, Pemkot Serang Diminta Selektif Pilih Pendidik
Dikatakan dia, untuk sekolah tingkat SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, namun wilayahnya berada di Kota Serang.
Sehingga, pihaknya mendesak pemprov agar segera membentuk tim khusus, supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi.
"Karena yang banyak kasus itu SMA/SMK, jadi jangan sampai nama Kota Serang tercoreng karena pemprovnya tidak tegas," ucapnya.***