KABAR BANTEN - Warga Kecamatan Kasemen mengaku pasrah dengan adanya proyek normalisasi sungai Cibanten yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Banten, sekitar 70 rumah di beberapa kelurahan di Kasemen rencananya akan digusur.
Namun, baik Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mau pun BBWSC3 Kementerian PUPR tidak memberikan kompensasi dan relokasi warga terdampak.
Baca Juga: Soal Relokasi Bantaran Sungai, DPRD Kota Serang Minta BBWSC3 Banten Cari Solusi
Sebab, tanah atau lahan yang dibangun oleh warga merupakan hak milik pemerintah, dan mereka tidak memiliki legalitas secara sah.
"Memang kalau informasi yang saya dapat itu, baik Pemkot Serang atau pun BBWSC3 tidak menyiapkan relokasi atau pun kompensasi. Jadi, penggantian Rp2,5 juta itu dikasih sama si kontraktor, inisiatif mereka saja. Total rumah itu ada sekitar 70," kata seorang warga Kasemen yang enggan disebutkan namanya kepada Kabar Banten, Selasa 10/10/2023.
Seorang warga yang rumah ikut terdampak gusuran, Rudi mengaku pasrah dan menerima aksi penggusuran tersebut.
Sebab, dia menyadari jika rumah yang ditempatinya tersebut berdiri di atas tanah milik pemerintah, sehingga warga tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan tempat tinggalnya.
"Ya, mau bagaimana lagi, karena ini juga kan tanahnya punya pemerintah. Jadi wajar saja (Digusur), karena saya juga kan menumpang dan siap-siap saja kalau digusur, saya harus keluar. Barang-barang juga sudah diangkut," ujarnya.
Dalam penggusuran tersebut, kata dia, pihak terkait memberikan kompensasi sebesar Rp2.500.000 sebagai penggantian ala kadarnya.
Meski jumlahnya sepuluh kali lipat dari pembangunan rumah yang dilakukan olehnya.
"Dikasih Rp2,5 juta, dan sudah dibayarkan. Saya baru membangun rumah ini satu tahun, dan habis Rp25 juta, jadi tekor banyak. Tapi mau bagaimana lagi," tuturnya.
Jauh sebelum adanya penggusuran, dikatakan dia, informasi tersebut sebenarnya sudah lama tersebar, namun karena keterbatasan biaya untuk membeli tanah dan rumah, Rudi pun terpaksa menempati lahan pemerintah sebagai tempat tinggal sementara.
"Sambil ngumpulin uang buat beli tanah resmi. Memang informasi gusuran ini sudah lama, dan sebelum digusur juga ada musyawarah dulu," ucapnya.
Rudi yang kesehariannya sebagai buruh panglong kayu tersebut mengaku bingung untuk mencari tempat tinggal.
Sehingga, sementara ini dirinya beserta istri dan kedua anaknya menumpang di rumah orang tuanya di Karang Serang, Kecamatan Kasemen.
"Saya kira digusur ini pemerintah sudah menyiapkan tempat buat kami, ternyata tidak ada," ujarnya.
Warga juga menolak untuk ditempatkan di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Margaluyu, karena ke depannya tidak menjadi hak milik.
"Keberatan, karena nantinya bukan hak milik. Itu sama saja katak ngontrak. Terus juga kan tempatnya sempit, mending ngontrak rumah sekalian. Warga juga pada enggak mau," katanya.
Lurah Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang Neneng Titin Kurnia mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah melarang masyarakat untuk membangun dan mendirikan bangunan di bantaran sungai.
Namun, masyarakat tetap membangun rumah di atas tanah milik pemerintah.
"Memang dari masyarakatnya sendiri. Jadi, masyarakat juga harus ikhlas," tuturnya.
Baca Juga: Beberapa Fakta Unik Suku Baduy di Banten, Mandi di Sungai Hingga Tradisi Kawalu
Berdasarkan laporan dari Ketua RT setempat, dia menjelaskan, untuk di Kelurahan Kasunyatan baru satu rumah yang terkena penggusuran oleh BBWS3, tepatnya di Kampung Jabang Bayi.
Sebelumnya juga pihak kecamatan telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, jika ke depan akan ada proyek normalisasi sungai Cibanten.
"Jadi, sudah dikasih tau kalau yang rumahnya di sana (Bantaran) siap-siap saja (Digusur). Kalau di Kasunyatan itu satu yang kemarin digusur, dan itu sudah selesai, sudah dikasih kompensasi juga. Untuk jumlah keseluruhan yang akan digusur, saya belum dapat infonya," ucapnya. ***