KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang fokus terhadap stabilitasi harga kebutuhan pokok dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional, khususnya Pasar Induk Rau.
Hal itu berkenaan dengan instruksi Pemerintah Pusat dalam pengendalian angka inflasi di daerah, termasuk Kota Serang yang kini berada di 2,11 persen.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Ina Linawati mengatakan, Pemkot Serang telah melakukan pemetaan dan pengalokasian anggaran untuk pengendalian inflasi tahun 2024.
Baca Juga: Intervensi Inflasi, Tahun Ini Pemkot Serang Anggarkan Rp25,6 Miliar
Termasuk dengan sejumlah program serta kegiatan, hingga kebijakan yang mengarah ke dalam kestabilan harga kebutuhan bahan pokok.
"Untuk pemetaannya sendiri, kami punya empat strategi, enam kebijakan, dan sebelas fokus pembangunan. Terutama pengendalian inflasi di daerah yang menjadi fokus kami," katanya, Ahad (14/1/2024).
Bahkan, tahun ini Pemkot Serang akan lebih fokus terhadap program-program yang menyentuh langsung ke pedagang dan masyarakat untuk memantau harga kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi.
"Prioritasnya tentu pada operasi pasar, pemantauan harga, pengendalian harga, kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan," ujarnya.
Sebagai penguatan serta bentuk komitmen Pemkot Serang terhadap pengendalian inflasi, dia mengaku, pertengahan Januari 2024 ini Bappeda akan mengundang sejumlah pihak terkait untuk membahas Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
Melalaui 'Forum Group Discussion' (FGD) untuk menyusun strategi dalam berbagai sisi di daerah.
"Tapi, fokus utamanya adalah inflasi. Jadi nanti, pertengahan bulan januari, Bappeda akan mengadakan FGD sebagai rencana aksi RB tematik. Salah satunya pengendalian inflasi yang akan menjadi fokus pembahasan dalam diskusi tersebut," tuturnya.
Dia menjelaskan, terdapat delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peranan dalam mengendalikan inflasi di Kota Serang.
Di antaranya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
"Lalu ada Dinas PUPR, Setda, Bappeda, dan Diskominfo. Delapan OPD itu sudah ada alokasi pengendalian inflasi 2024 dan kami akan melakukan kroscek di masing-masing OPD, terkait rincian belanja. Apakah berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi atau tidak," ucapnya.
Sebenarnya, dikatakan dia, Pemkot Serang telah menetapkan kebijakan terkait pengendalian inflasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 7 tahun 2023 lalu.
Sebagai bukti komitmen daerah dalam menanggulangi sekaligus mengendalikan stabilitas harga yang berujung pada inflasi.
"Jadi, sebagai dasar hukum, Kota Serang sudah menetapkan Perwal peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2023 sampai 2024, melalui Perwal nomor 7 tahun 2023," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, tahun ini Pemkot Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp25,6 miliar untun mengendalikan infalsi yang terjadi di Kota Serang.
"Secara keseluruhan untuk intervensi (Inflasi) anggaran di APBD Kota Serang itu sebesar Rp25,6 miliar," katanya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Induk Rau Naik
Namun, dia mengaku, Pemkot Serang akan lebih hati-hati dan selektif dalam penggunaan anggaran tersebut, sehingga seluruh program terfokus pada penanganan inflasi.
Jangan sampai lebih banyak surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dibandingkan dengan kebermanfaatan di masyarakat.
"Dari anggaran itu, saya akan lihat program dan kegiatannya apa saja. Jangan-jangan nanti yang banyak malah SPPD. Jadi, harus outcome oriented. Artinya, betul-betul anggaran sebesar Rp25,6 miliar itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.***