KABAR BANTEN - Warga Pulo Tunda Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang memprotes adanya dugaan pemotongan 20 persen kompensasi penambangan pasir laut di wilayahnya.
Hal tersebut dikarenakan warga menilai tidak ada transparasi dalam pembayaran kompensasi penambangan pasir laut di Pulo Tunda tersebut
Berdasarkan video yang diterima Kabar Banten, sejumlah masyarakat Pulo Tunda tampak berkumpul di kantor Desa Wargasara.
Baca Juga: Dinkop UKM Cilegon Imbau Masyarakat dan UMKM Kota Cilegon Waspada Pinjol Berkedok Koperasi
Masyarakat Pulo Tunda menyampaikan keberatannya terkait tak ada transparansi soal kompensasi penambangan pasir laut.
Sempat terjadi diskusi dalam kejadian itu, namun suasana pun sempat memanas.
"Ada kericuhan yang terjadi di Desa Wargasara Pulo Tunda Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang," ujar salah seorang warga Pulo Tunda Abel kepada Kabar Banten, Kamis 25 Januari 2024.
Abel mengatakan, kericuhan tersebut terjadi antara masyarakat dengan tim penambang pasir laut.
Kericuhan bermula adanya proyek penambangan pasir bawah laut oleh beberapa perusahaan yang dilakukan di Utara Pulo Tunda.
Masyarakat di Pulo Tunda tersebut diberikan kompensasi oleh perusahaan Rp1.000 per kubikasi.
Baca Juga: Hati-hati TBC Menular, Yuk Kenali Gejalanya
Namun kemudian tim penambang pasir tidak melakukan transparansi terhadap masyarakat dan juga melakukan pemotongan 20 persen dari hasil pendapatan Rp1.000 per kubikasi tersebut.
Dalam hal ini, masyarakat tidak sepakat dengan adanya pemotongan 20 persen.
Berkali-kali musyawarah namun tetap tidak selesai, pihak tim penambahan pasir tetap melakukan pemotongan 20 persen.
"Katanya ini pun diinstruksi oleh pihak perusahaan," ucapnya
Oleh karena itu masyarakat tetap menginginkan hak kompensasi diberikan secara utuh kepada seluruh masyarakat tanpa ada potongan 20 persen.
Ia berharap pihak perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut agar bisa turun langsung ke Pulo Tunda.
Agar perusahaan bisa berbicara langsung soal kompensasi yang dipotong 20 persen oleh tim penambangan pasir laut.
"Untuk kedepannya kami masyarakat juga berharap ada perwakilan dari perusahaan untuk hadir di Pulo Tunda bertemu langsung dengan masyarakat banyak, berbicara soal transparansi dan hak-hak masyarakat," ucapnya.
Ia pun berharap perusahaan dan Pemkab bisa ikut menyikapi persoalan yang terjadi di Pulo Tunda. ***