KABAR BANTEN - Sekitar 3.017 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pemilu 2024 di Kota Cilegon tidak memiliki kartu aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ribuan anggota KPPS Pemilu 2024 yang belum tercover tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon untuk ditindak lanjuti.
Mengingat masalah kesehatan yang menimpa 2 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pemilu 2024 hingga ada yang meninggal dua.
Kabid Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Febrinaldo mengatakan, pihaknya telah menerima data terkait ribuan anggota KPPS Pemilu 2024 di Kota Cilegon.
"Iya, mereka tidak memiliki atau tidak tercover kartu kesehatan BPJS bagi penyelenggara Pemilu 2024," kata Febrinaldo, Sabtu 24 Februari 2024.
Ia menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk mengaktifkan kartu BPJS terhadap ribuan anggota KPPS yang belum tercover.
"Kami akan komitmen mengurusi ke aktifan kartu BPJS bagi anggota KPPS di Cilegon," ujarnya.
Atas kejadian tidak tercover ribuan kartu BPJS tentunya, pihak Dinkes telah mengambil langkah konkret dengan mengirim surat resmi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 13 Februari 2024 lalu.
"Kami meminta agar kartu BPJS para anggota KPPS segera diaktifkan atau didaftarkan. Sekaligus aktivasi atau pendaftaran BPJS bagi anggota KPPS yang belum memiliki atau belum aktif," tuturnya.
Langkah ini, ujar dia, dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjamin akses kesehatan yang memadai bagi para petugas yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Cilegon.
"Dengan adanya kartu BPJS yang aktif, diharapkan anggota KPPS dapat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus merasa khawatir akan biaya yang dibebankan," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Nurjanah membenarkan bahwa ribuan anggota KPPS di Cilegon tidak terakomodir dalam ketersedian kartu BPJS untuk penyelenggara pemilihan umum atau Pemilu 2024.
"Kami bersama dengan Dinkes Cilegon akan terus berupaya mendorong kepada dinas terkait agar bisa segera menyediakan kartu BPJS bagi penyelenggara Pemilu 2024," ungkap Nurjanah.
"Iya benar kalau untuk data 3.017 itu memang benar kita tidak terakomodir. Namun, kami dari KPU bersama dengan Dinas Kesehatan terus mendorong mengupayakan ketersedian kartu BPJS untuk ribuan anggota KPPS yang tidak terakomodir," sambung Nurjanah.***