Network
Jagad politik harus hening dari semua hal itu. Hanya ada kesibukan penyelenggara pemilihan yang mempersiapkan seluruh perangkat kerjanya untuk bisa melayani pemilih yang akan menjalankan hak konstitusional mereka di bilik-bilik suara.
Namun dalam praktiknya masa tenang tersebut justru membuat banyak pasangan calon menjadi tidak tenang. Mereka seperti meragukan hasil kerja keras sendiri yang dilakukan selama berbulan-bulan mencari suara pemilih.
“Perikatan politik” dengan pemilih yang dibangun selama masa kampanye, bahkan jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai, seakan diyakini belum terlalu kuat. Karena itu perlu usaha tambahan sebagai langkah pamungkas memastikan dan mengunci suara agar tidak lari. Dan itu dilakukan di waktu yang terlarang.
Baca Juga: Kampanye Pilkada di Masa Pandemi
Dalam kompetisi politik pilkada, adu cerdik bahkan adu licik terkadang dianggap hal yang lumrah. Jika itu dilakukan dalam kerangka norma hukum, fatsun politik dan keadaban publik yang berlaku, tentu saja tidak masalah.
Tetapi manakala demi kekuasaan semua cara dihalalkan, itu pangkal persoalan yang sejatinya dilawan. Sebab ini paradigma yang keliru dan salah kaprah yang coba dipraktik-langgengkan dalam sistem demokrasi.
Dalam demokrasi kekuasaan memang harus diusahakan, diraih, bahkan direbut. Tetapi demokrasi memberi cara dan batasan dalam memerolehnya. Termasuk kekuasaan itu pun sesungguhnya ada pembatasannya.
Bahkan muara akhirnya diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Itulah fungsi kekuasaan. Karena itu ia hanya alat bukan tujuan akhir.
Sayangnya, kesadaran terhadap fungsi dan tujuan kekuasaan itu hanya dimiliki sejumput orang. Tidak banyak orang yang sedang memegang dan mencari kekuasaan menyadarinya. Jangan kaget jika menemukan seseorang yang sedang berkuasa mengalami perubahan perilaku.
Baca Juga : Kampanye Pilkada di Masa Pandemi
