Network
Pada tahun 2021, pemprov juga akan membangun 15 SMA/SMK filial dan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK negeri. Total seluruhnya SMA/K negeri yang akan dibangun tahun 2021 mencapai 50. Sejauh pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan sudah relatif sudah bisa sesuai dengan target.
"Begitu kita bisa terpenuhi di 2021 tidak ada hambatan, itu saya kira (target RPJMD) bisa terpenuhi, begitu juga bidang kesehatan," tuturnya.
Untuk masalah pengangguran, kata dia, harus disadari bahwa angka pengangguran tingkat provinsi merupakan agregasi dari angka pengangguran tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pengangguran bukan hanya masalah gubernur semata melainkan juga masalah di tingkat kabupaten/kota.
"Semakin banyak kota/kabupaten yang nganggur semakin banyak provinsi yang nganggur, semakin sedikit kota/kabupaten menganggur semakin sedikit pula provinsi nganggur. Jadi sebenarnya kita mainnya di data kota/kabupaten," katanya.
Baca Juga : Gubernur Banten: UMK 2021 Sudah Final, tak Akan Direvisi
Peningkatan angka pengangguran tidak terlepas dari kondisi industri di Banten yang terdampak Covid-19. Hitungannya, selama pandemi ini terdapat ratusan industri berhenti operasi, sehingga menimbulkan PHK yang pada akhirnya menimbulkan angka pengangguran meningkat.
"Dan yang bangkrut rata-rata adalah prodak seperti alas kaki yang jumlah karyawannya banyak," ucapnya.
Menurut dia, industri yang bangkrut disebabkan sulitnya penjualan hasil produksi. Penjualan dalam negeri tidak bisa sementara akses untuk ekspor terbatas.
"Termasuk juga daya beli masyarakat turun, kemampuan untuk membeli produk kita juga semakin turun," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mendorong Pemprov Banten memastikan APBD Banten TA 2021 fokus pada pemulihan ekonomi yaitu dengan memberi dukungan pada sektor pertanian, UMKM dan kegiatan padat karya.
