Network
KABAR BANTEN - Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Provinsi Banten dinilai masih buruk dalam penguatan kelompok kerja (Pokja) dan kebebasan berpendapat. Sehingga ada beberapa indikator yang perlu dievaluasi oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah.
Peneliti LIPI Prof De Syarif Hidayat mengatakan, berdasarkan variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang belum mendapatkan perhatian khusus adalah kebebasan berpendapat, baik di tingkat nasional mau pun Banten.
"Selain itu, kebebasan berkumpul dan berserikat pun sama, cenderung buruk. Termasuk indikator dari tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah," katanya, usai sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 dan penguatan Pokja IDI Provinsi Banten di salah satu hotel di kota Serang, Kamis 3 Desember 2020.
Maka dari itu, ke depan, indikator tersebut harus diperbaiki agar tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap kebebasan berpendapat.
Baca Juga : Pemprov Banten Salurkan Rp62,5 M Bansos Jamsosratu
"Padahal kalian (jurnalis) diundang untuk ikut rapat, tapi kameranya direbut paksa dan tidak membolehkan memberitakan apa yang terjadi atau dari rapat tersebut," ujarnya.
Hal-hal itu tersebut, kata dia, seharusnya dikurangi atau dihilangkan, karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
"Kalau sudah dinyatakan terbuka untuk umum seharusnya sudah siap untuk diberitakan. Apabila tidak sesuai tentu ada hak jawab jadi jangan main pukul dengan tindak kekerasan," ucapnya.
Kemudian, banyaknya demo saat ini merupakan aspirasi yang dilarang, serta pengaduan-pengaduan yang ada tidak banyak mendapat tanggapan.
