Network
KABAR BANTEN – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) menyampaikan masukan mencakup lima hal kepada pemerintah pusat dan daerah.
Lima masukan tersebut IKA Untirta tersebut salah satunya masukan pembentukan Komite Harmonisasi Investasi.
Ketua Umum IKA Untirta Asep Abdullah Busro dalam keterangan tertulis mengenai hasil kajian dan refleksi Tahun 2020, menyampaikan Komite atau Tim Harmonisasi Investasi dibentuk dengan Kementerian Kemaritiman & Investasi dan BPKPM sebagai leading sector-nya.
Selain juga, dibentuk pada tingkatan masing-masing daerah provinsi se-Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur advokat/konsultan hukum, unsur kepolisian, unsur TNI, unsur akademisi, dan tokoh masyarakat yang akan secara kolektif berfungsi untuk membantu Investor dalam melaksanakan investasinya meliputi langkah pendampingan proses perizinan.
Selain itu, kata Asep, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta membangun harmonisasi dan sinergi dengan masyarakat termasuk penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan mendukung dan memastikan investasi dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif sebagaimana yang diharapkan.
Baca Juga : Buka Suara Soal Pilgub Banten, Pernyataan WH Mengejutkan, Tegaskan tak akan Maju, Jika..
Usulan pembentukan Komite Harmonisasi Investasi didasari pandangan perlunya prakondisi persiapan yang matang (well-prepared) dalam tataran implementasi pelaksanaan investasi diberbagai daerah di Indonesia sehingga tidak menimbulkan konflik sosial diberbagai daerah sebagai akibat resistensi masyarakat terhadap investasi yang masuk ke daerah .
“IKA Untirta menghormati atas telah disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya yang akan berimplikasi positif dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya Kamis 31 Desember 2020.
Selain itu, Asep menyampaikan hasil diskusi kajian refleksi atas dinamika selama 2020 yang meliputi bidang kesehatan, sosial, hukum, politik dan ekonomi ini merangkum pandangan dan sikap sebagai masukan konstruktif baik bagi pemerintah, para pemangku kepentingan maupun seluruh masyarakat.
