Network
Baca Juga : Implikasi Pemilu 2024 : 5 Pemda di Banten Bakal Diisi Penjabat, Pemenang Pilkada 2020 Hanya Berkuasa 4 Tahun
Yakni kemampuan mempersiapkan kendaraan politik serta memanfaatkan berbagai isu yang berkembang dimasyarakat untuk dipergunakan membangun brand image personal calon kepala daerah dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya dimata masyarakat pemilih di daerahnya.
“Sisi positif dari Petapan Pilkada 2024 diharapkan dapat efektif menurunkan ekskalasi kompetisi politik di daerah. Selain itu memastikan para kepala daerah dapat lebih fokus dalam melakukan program pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemik Covid-19 serta merealisasikan program pembangunan daerah dengan baik dan optimal yang akan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Asep Selasa 2 Februari 2021.
Baca Juga : Pilkada Ditiadakan, Pemerintah Putuskan Pemilu Serentak Nasional 2024, Banten Kebanjiran Penjabat
Asep mengatakan meskipun kalangan DPR masih terbelah soal revisi terhadap UU Pemilu tersebut, namun mayoritas pendapat fraksi Parpol di DPR RI yang memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan tahun 2024 sesuai agenda yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut dia, jika Pilkada Serentak 2024 maka akan memiliki berbagai konsekuensi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah.
Asep menungkapakan, pertama penempatan pejabat yang kompeten, karena seiring dengan akan purna bakti dari para kepala daerah, gubernur/bupati/wali kota pada tahun 2022 dan 2023 maka pemerintah perlu menempatkan orang-orang yang tepat dan kompeten sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.
Baca Juga : Bakal Seru! Sidang Lanjutan Gugatan Pilkada Pandeglang 2020, KPU Siapkan Jawaban
“Penempatkan pejabat yang kompeten agar posisinya tidak kontra produktif menimbulkan instabilitas birokrasi yang berimplikasi menghambat pembangunan namun sosok pejabat harus figur kompeten yang mampu menjaga stabilitas dan soliditas birokrasi serta dapat mendukung akselerasi program pembangunan didaerah.,” tuturnya.
Kedua, kata Asep, persiapan penyelenggaran Pemilu, karena mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berbarengan dengan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) maka diperlukan persiapan dan pembekalan extra dan matang terhadap Penyelenggara Pemilu hal tersebut menghindari jatuhnya korban di kalangan penyelenggara Pemilu seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan agenda Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan bersamaan pada Pemilu 2019.***
