Network
Pemerintah daerah (pemda) harusnya melihat perkembangan penanganan melalui data-data yang telah dipaparkan. Dan menjadikannya sebagai dasar untuk mengevaluasi kembali operasional sektor wisata di lapangan sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2021.
Dalam instruksi tersebut mengatur penerapan skrining secara acak dengan metode tes rapid antigen dan GeNose dilakukan untuk lokasi wisata dalam ruang dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk lokasi wisata luar ruangan.
Lalu, melarang pembukaan lokasi wisata di kabupaten/kota yang masuk zona oranye dan zona merah. Dan jika ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penutupan lokasi.
Pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan sektor wisata kepada pemerintah daerah. Adanya pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan agar kebijakan yang diterapkan pusat dapat disesuaikan kebutuhan kemampuan masing-masing daerah dan sejalan prinsip desentralisasi.
Baca Juga: Pasca Instruksi Penutupan Tempat Wisata di Banten, Begini Kondisi Pantai Anyer
Pemda harusnya dapat menjadi cerminan yang dapat mengarahkan upaya pembukaan sektor sosial ekonomi yang tidak menimbulkan potensi penularan. Pemda juga seharusnya mengoptimalkan peran Satgas daerah dan posko desa atau kelurahan yang sudah terbentuk. Dan tidak ragu dalam menegakkan sanksi bagi siapapun yang melanggar.
Pemda harus melakukan evaluasi kebijakan secara bekala. Sehingga intervensi berikutnya dapat disesuaikan dan dampak yang terbentuk akibat dari kebijakan tersebut. Baik dari sisi ekonomi maupun perkembangan Covid-19 di masing-masing wilayah.
"Saya yakin, apabila seluruh pemda tegas dan mampu memformulasikan kebijakan yang tepat, dilengkapi kolaborasi yang efektif dengan masyarakatnya, maka kita akan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah maupun nasional. Secara bersamaan juga mampu mengendalikan kasus Covid-19," kata Wiku.***
