Network
KABAR BANTEN - MUI Banten mengeluarkan instruksi kepada MUI dari berbagai tingkatan se-Provinsi Banten menyikapi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021.
Diketahui, PPKM Darurat yang berakhir hingga tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Iduladha 1442 H. Selain penyelenggaraan salat Iduladha juga ada penyembelihan hewan kurban.
Instruksi MUI Banten yang berkenaan dengan PPKM Darurat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI Banten H AM Romly dan Sekretaris Deni Rusli diterbitkan pada Jumat 2 Juli 2021.
Baca Juga: Lampu PJU Dimatikan Pukul 20.00, Pusat Kota Gelap dan Sepi, Kapolda Banten: Tekan Mobilisasi Warga
Ketua Umum MUI Banten H A M Romly mengatakan instruksi tersebut dikeluarkan menyikapi kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan PPKM Darurat dan hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Banten Wahidim Halim.
“Kami menginstruksikan pegurus MUI di berbagai tingkatan se-Banten agar melakukan aksi lapangan. Memberikan pencerahan, bimbingan dan tuntunan dalam pelaksanaan ibadah bekerja sama dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM),” katanya.
Romly mengatakan dalam melakukan aksi lapangan pengurus MUI di berbagai tingkatan agar berpedoman dan menyosialisasikan beberapa hal.
Baca Juga: Penyembelihan Hewan Kurban di Masa PPKM Darurat, Ini Tiga Rekomendasi MUI
Pertama, kata dia, pedoman Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 tentang kaifiat takbir dan kaifiat shalat idulfitri saat pandemic Covid-19
Kedua, Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat Jumat dan jemaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19.
Ketiga, Fatwa MUI No 36 Tahun 2020 tentang tentang shalat Iduladha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19.
“Kami juga menginstruksikan pengurus MUI kabupaten/kota melakukan komunikasi dan koodinasi dengan bupati/wali kota setempat agar kegiatan MUI sinkron dengan kegiatan kabupaten/kota dan bekerjasama di lapangan,” katanya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Polisi Sterilkan Kawasan Alun-alun Rangkasbitung, Begini Kata Warga
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kemenag segera merevisi edaran penyelenggaraan Iduladha, disesuaikan dengan kebijakan PPKM Darurat.
Hal ini ditegaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat memimpin rapat pimpinan (rapim) secara dalam jaringan (daring) bersama jajarannya.
Menurut Menag, kebijakan PPKM, tempat ibadah (Masjid, Musalla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
"Secara khusus dalam menghadapi Iduladha, kita akan segera lakukan revisi dan sosialisasi SE Pelaksanaan Salat Iduladha dan Pelaksanaan Qurban. Ini disesuaikan dengan PPKM," kata Menag dikutip laman resmi Kemenag.
Untuk sekolah dan madrasah, kata Menag, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring. Fasilitas umum, misanya area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya juga ditutup sementara selama PPKM Darurat. ***
