Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk melakukan refocusing anggaran guna pemulihan ekonomi, khususnya para pedagang kecil.
Bahkan, dewan meminta agar Pemkot Serang menunda atau menghilangkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremoni.
Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang Pujiyanto mengatakan, Pemkot Serang harus memprioritaskan pos anggaran untuk pemulihan ekonomi selama masa Pandemi Covid-19.
Sebab, banyak masyarakat terdampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ditambah dengan perpanjangan PPKM Level 4.
"Sekarang harus lebih fokus dalam penanganan Covid-19. Karena masyarakat sudah menjerit, harus ada langkah kongkrit yang dilakukan pemkot. Seperti refocusing atau penggeseran anggaran dari pembangunan, misalnya," katanya, Selasa 27 Juli 2021.
Dia juga meminta agar Pemkot Serang menghilangkan anggaran yang bersifat seremonial, dan diganti untuk kepentingan masyarakat.
Seperti memberikan bantuan kepada masyarakat, dan UMKM atau pedagang kecil yang terdampak pandemi.
Maka perlu adanya refocusing anggaran dan pos kegiatan lain yang tidak berdampak signifikan kepada masyarakat.
"Banyak anggaran-anggaran yang berbentuk seremonial. Bahkan saat ini DPRD sudah tidak ada agenda kegiatan, baik kunjungan kerja, dan sebagainya. Saya mau anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19," ujarnya.
Walau pun saat ini, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tidak terlalu besar.
Namun, Pemkot Serang harus bisa memberikan solusi yang baik dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini memberikan bantuan.
"Seharusnya pemerintah selaku eksekutif, bisa berkolaborasi dengan legislatif untuk mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Pemerintah harus cerdas dan betul-betul melakukan penanganan Covid-19," tuturnya.
Pujianto juga menyinggung soal tidak adanya komunikasi terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
Padahal, dalam kondisi saat ini, Pemkot Serang sebagai lembaga eksekutif, sekaligus eksekutor dan pembuat kebijakan harus segera melakukan pembahasan.
Baca Juga: Build Tersakit Natan Mobile Legends, Auto Jadi Hyper Efektif
"Kebetulan saya ini masuk dalam badan anggaran (Banggar), dan sampai sekarang sama sekali tidak ada diskusi atau pun rapat mengenai pergeseran anggaran. Belum sama sekali," ucapnya.
Sebab, lembaga Legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD tidak bisa membuat eksekusi dalam membuat kebijakan mengenai refocusing dan sebagainya.
"Jangan sampai masyarakat teriak ke DPRD, malah kami tidak punya langkah kongkrit untuk eksekusi sebuah kebijakan. Karena kami hanya bisa menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat ke pemerintah untuk mengeksekusi yang tepat sasaran," kata Pujianto.***
