Network
KABAR BANTEN - Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini meminta agar Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ bisa bebas pasung. Sebab para ODGJ tersebut diyakini bisa sembuh.
Hal tersebut diungkapkan saat Mensos Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Yayasan dan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat 13 Agustus 2021.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan sebelumnya pihaknya juga sudah menyelesaikan masalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Banten.
Oleh karena itu ia meminta kepada pimpinan daerah, jika masih ada masyarakat yang dipasung agar dibebaskan.
"Jadi masih dipasung kita bebaskan ada berapa orang, silakan kami sanggup merwat," ujar Tri Rismaharini dalam sambutannya.
Ia pun meminta agar semua balai layanan disabilitas agar bisa melayani perawatan ODGJ meski berat.
Oleh karena itu ia pun menitipkan kepada TKSK untuk membantu masyarakat dengan kategori tersebut.
Baca Juga: Korea Open 2021 Batal, PBSI Bidik Piala Thomas dan Uber
"Percayalah mungkin kita tidak punya apa-apa tapi kalau niat tulus kita bisa bantu orang lain dan akan disiapkan rumah lebih besar di akhirat. Jangan takut toh berikan yang terbaik," tuturnya.
"Jadi gak usah takut TKSK sudah biar insya Allah kita tidak akan kelaparan, mungkin tidak sekaya orang kaya tapi insya Allah sudah disiapkan untuk kehidupan abadi," sambung Tri Rismaharini.
Mantan Walikota Surabaya itu berharap dan menitipkan kepada TKSK agar tidak ada lagi ODGJ yang terpasung. Sebab para ODGJ tersebut masih bisa disembuhkan.
Baca Juga: Banyak Wajah Baru, Pengurus DPC PKB Kota Cilegon Resmi Dilantik
"Tidak boleh dipasung karena bisa disembuhkan. Ada di kami baru berapa bulan dia sembuh, jadi dia bisa berkehidupan normal," ucapnya.
"Artinya saat itu ada masalah ditinggal pacar dan ibu meninggal dia shock akhirnya diterapi dia bisa bicara, artinya kita bisa, saya minta bantuan TKSK dan teksos untuk membantu serta karang taruna bisa bantu kalau ada disekitarnya (ODGJ dipasung)," sambung Tri Rismaharini.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos Tri Rismaharini didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Selain itu hadir pula forkopimda Provinsi Banten, Wali Kota Serang Syafrudin, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa dan Plt Kepala Dinsos Kabupaten Serang Nanang Supriatna.
Baca Juga: Resmi Balik ke Chelsea, Romelu Lukaku Tak Sabar Bawa The Blues Juara
Pada kesempatan tersebut, Tri Rismaharini juga menyerahkan bantuan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) dan tuna sosial dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk 44 penerima manfaat alat aksesibiitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat pintar, tongkat kaki tiga, walker, serta Al-Quran Braille senilai Rp120.237.700.
Bantuan Kewirausahaan bagi 449 penerima manfaat, untuk program ternak ayam, keripik pisang, menjahit, budidaya domba, servis HP dan makanan siap saji, seniai Rp1.204.397.800.
Selain itu bantuan untuk kebutuhan dasar bagi 167 penerima manfaat, berupa makanan, pakaian dan vitamin senilai Rp258.065.750. Sehingga total bantuan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Rp1.582.701.250.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Banten Dituding Cacat Hukum, Ini Penjelasan Kepala BKD
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) diserahkan paket bantuan vitamin dan masker untuk 3 karang taruna di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon masing-masing 1.270 paket.
Bantuan dana hibah untuk Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun Rp187.047.000 dan Yayasan Semai Benih Ilmu Rp123.972.000.
Baca Juga: Jembatan Muhara Roboh, Ibu Baru Melahirkan Naik Eskavator Sebrangi Sungai Ciberang
Sedangkan, dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) diserahkan paket bantuan keserasian sosial untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Baros masing-masing Rp150 juta; Kearifan lokal untuk Padepokan Seni Pencak Silat Bendung Keser dan Majelis Taklim Riyadul Barokah masing-masing Rp50 juta.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) menyerahkan bantuan bagi 40 penerima manfaat, dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masing-masing Rp15 juta. ***
