Ia mengatakan dengan adanya Pejuang Muda, data akan lebih objektif. Sebab para pejuang muda tidak punya kepentingan, sebab tidak tinggal, dan berpolitik di wilayah tersebut.
"Jadi rasa objektivitas mereka akan timbul, terlebih mereka juga bukan warga disitu. Ini mungkin yang jadi target Kemensos dalam rangka pastikan DTKS bisa dipertanggungjawabkan dimasa akan datang," ucapnya.
Yandri mengatakan saat ini pihaknya masih menemukan data-data bermasalah di Banten. Pada tahun lalu saat Komisi VIII melakukan kunjungan di Banten, kata dia, ada PNS, TNI Polri, bahkan anggota DPRD yang masuk dalam data penerima bantuan.
"Tapi sisi lain orang yang paling berhak secara kasat mata justru tidak dapat. Ini harus diluruskan jangan sampai tidak tepat sasaran," ujarnya.
Baca Juga: Warga Suralaya Kota Cilegon Dapat Bantuan Pembangunan Jamban
"Melalui Pejuang Muda ini data pelan pelan akan mengalami perbaikan dengan tingkat objektivitas yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya menambahkan.
Berdasarkan informasi, data yang diverifikasi oleh pejuang muda se-Indonesia sebanyak 104.086. Para Pejuang Muda terdiri dari kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Agus Zaenal, Perwakilan dinsos Provinsi Banten, Kepala Dinsos Kota Serang Mochamad Poppy Novriadi, dan perwakilan dinsos Kabupaten Serang. ***