Network
Namun, dia menuturkan, permasalahan banjir di Kota Serang tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat apabila pemerintah, pengembang, dan masyarakat tidak ikut andil dalam menjaga, serta merawat lingkungan.
Maka, seluruh elemen masyarakat, dan stakeholder pun harus turut membantu, sehingga Kota Serang benar-benar menjadi etalase Provinsi Banten.
"Kota Serang ini etalasenya Provinsi Banten. Apa pun yang sudah dibangun oleh pemerintah, harus dijaga. Baik oleh pengembang pun masyarakat, khususnya untuk memperhatikan drainase," tuturnya.
Baca Juga: Sejumlah Pembangunan di Tahun 2021 di Kota Serang, Syafrudin Klaim Selesai Tepat Waktu
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Novriadi Eka Putra mengatakan, pihaknya hanya bisa melakukan pemeliharaan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) yang sudah diserahkan kepada Pemkot Serang.
"Memang drainase perumahan itu kewenangannya ada di kami, tapi apabila sudah diserahkan fasos-fasumnya ke pemerintah kota. Dan itu sifatnya hanya pemeliharaan," ucapnya.
Namun, dengan permasalahan banjir di perumahan-perumahan di Kota Serang, seharusnya pihak pengembang menyerahkan Fasos dan Fasum kepada Pemkot Serang.
Sehingga kewenangan dan tanggung jawab pemeliharaan bisa dilaksanakan oleh pemerintah.
"Yang sudah diserahkan menjadi tanggung jawab kami untuk pemeliharaannya," kata dia.
Baca Juga: Jaringan Internet Tahun 2022, Diskominfo Kota Serang Anggarkan Rp1,9 Miliar
