Network
Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dicabutnya revisi Undang-Undang Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada Mei 2021 oleh pemerintah dan DPR.
Akibatnya, pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya dilakukan pada 2022 dan 2023 ditiadakan karena tetap dilakukan serentak pada tahun 2024 atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Selain jumlah daerahnya cukup banyak, kata dia, hal itu tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang banyak pula serta harus profesional untuk mengisi jabatan tersebut.
"Durasi memimpinnya cukup panjang dan yang harus diingat pada 14 Februari 2024 kita akan menggelar Pemilihan Legislatif Pemilihan Presiden secara bersamaan," ujarnya.
Bukan hanya dari DPD, sorotan soal penjabat kepala daerah juga datang dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Dia meminta pemerintah melakukan inovasi untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong, karena Pilkada ditiadakan pada 2022 dan 2023.
Salah satu inovasi yang ditawarkan, yaitu membuat aturan uji kepatutan dan kelayakan kepada para penjabat (Pj) kepala daerah.
Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan dibutuhkan untuk Pj kepala daerah yang akan ditunjuk nantinya.
Bukan tanpa sebab, masa bakti Pj kepala daerah cukup lama yakni lebih dari 2 tahun untuk 7 provinsi dan lebih dari 1 tahun untuk 27 provinsi.
Di sisi lain, Pj kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang memadai.
