Network
KABAR BANTEN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Banten melakukan penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) dalam upaya penurunan stunting.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Program Banggakencana 2022, bertema 'Penguatan Program Banggakencana Dalam Upaya Penurunan Stunting Melalui Konvergensi Lintas Sektor Menuju Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berakhlakul Karimah'.
Digelar BKKBN Provinsi Banten di Horison Altama Pandeglang, Selasa 22 Maret 2022, rakorda Banggakencana 2022 dalam upaya penurunan stunting tersebut dihadiri Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Remaja BKKBN Safrina Salim, SKM, M.Kes, Asda I Pemprov Banten Drs Septo Kalnadi, Kepala Kemenag Banten Dr. H. Nanang Fatchurochman, Kepala DPA3KB Provinsi Banten Siti Maani Nina.
Kemudian, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Drs. H. Taufik Hidayat. Kemudian, Ketua PD IBI Provinsi Banten Hj. Yani Purwasih S.SiT., M.Kes, Kepala BPKP Banten R. Bimo Gunung Abdulkadir, kepala OPD-KB kabupaten/kota, mitra kerja BKKBN, kader KB hingga stakeholder lainnya.
Selain itu, dalam rakorda tersebut digelar penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 oleh kepala OPD-KB kabupaten/kota, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPKP Banten, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kemenag dan pengukuhan TPK Kabupaten Pandeglang.
Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi dalam sambutannya mewakili Gubernur Banten menyampaikan, bahwa meningkatnya angka kemiskinan dikhawatirkan berdampak terhadap peningkatan angka stunting dan juga angka gizi buruk dan ini juga akan berdampak terhadap pencapaian target penurunan stunting pada level angka 14% pada 2024.
Jika melihat data dari SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Banten sebesar 24,5 %. Sehingga jika dirata-ratakan sesuai dengan proyeksi selama tiga tahun ke depan kita harus menurunkan angka stunting sebesar 3,5% setiap tahun.
Untuk mencapai angka tersebut diperlukan sejumlah strategi, di antaranya fokus pada keluarga sasaran terutama keluarga miskin dan keluarga beresiko stunting, menghidupkan kembali Posyandu dan mendorong partisipasi masayarakat ke Posyandu, penguatan TPPS dan satgas (termasuk TPK).
Kemudian, penggarapan program berbasis data. Salah satunya pemanfaatan data hasil pendataan keluarga tahun 2021. Lalu, penguatan panganan lokal sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat, adanya kelompok Pakar (Akademisi) dalam penguatan kebijakan, serta pentingnya konvergensi lintas sektor.
Ia menuturkan, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Stunting, kata dia, disebabkan multidimensi. Sehingga penanganannya juga harus multisektoral, di antaranya disebabkan karena praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan anc/antenatal care, post natal dan pembelajaran dini yang kurang berkualitas, kurangnya akses makanan bergizi, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
"Karena itu, sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting dikelompokkan, meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca-persalinan, serta ibu menyusui," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Drs. H. Taufik Hidayat menyampaikan, dalam mendukung tujuan strategi nasional, Kabupaten Pandeglang telah melakukan rencana aksi dalam percepatan penurunan stunting (RAN PASTI ) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar-program.
RAN PASTI tersebut dilakukan melalui pendekatan keluarga berisiko stunting, terdiri atas kegiatan prioritas, di antaranya penyediaaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting.
Regulasi
Upaya Pemkab Pandeglang dalam penanganan stunting, ucap dia, di antaranya menerbitkan regulasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting, melaksanakan rembuk stunting, melaksanakan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting, bekerja sama dengan berbagai pihak (OPD terkait, akademisi, media, dan ormas), serta OPD terkait melaksanakan aksi sesuai dengan peran dan fungsinya.
Pemkab Pandeglang, tutur dia, telah membentuk TPK (tim pendamping keluarga) yang dibentuk dan terdiri atas tenaga kesehatan di tingkat desa (bidan desa), unsur TP PKK desa dan kader IMP (PPKBD) yang bertugas melaksanakan pendampingan.
Tugas TPK tersebut, di antaranya malakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca-persalinan, anak usia 0-59 bulan, serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.
"Tim pendamping keluarga (TPK) di bentuk di 35 kecamatan dan 339 desa atau kelurahan dengan jumlah 981 tim TPK (1 tim TOK terdiri atas 3 orang ) dengan jumlah total se-Kabupaten Pandeglang 2.943 orang. Kemudian, Pemkab Pandeglang membentuk TPPS ( tim percepatan penurunan stunting ). Baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan di tingkat desa," katanya.
Ia mengungkapkan, untuk tingkat kabupaten TPK diketuai oleh bapak wakil bupati Pandeglang, sedangkan di tingkat kecamatan TPPS diketuai oleh camat, dan di tingkat desa TPPS diketuai oleh ketua TP PKK desa.
"Kami berharap dengan terbentuknya TPK sebagai tenaga sukarelawan dan TPPS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dapat mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang dari 37,8 di tahun 2021 menjadi 23,24 di tahun 2024," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021, pemerintahan desa juga sangat berperan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, di antaranya mengoordinasikan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Kemudian, memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stnting, mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
Inovasi program
Selain berbagai upaya tersebut, ada beberapa inovasi yang dilakukan Pemkab Pandeglang dalam rangka aksi cegah stunting, pertama Pangling atau Pandeglang Peduli Stunting, yaitu Selasa berseri tanpa anemia yang merupakan gerakan setiap Selasa di setiap 7 sekolah SMP, SMA, dan sederajat, remaja putri minum tablet tambah darah setelah sarapan. Kemudian ada pemberian edukasi tentang stunting.
Lalu, Selasa berseri tanpa anemia bersama santriwati cantik, yaitu kegiatannya sama dengan sarita hanya sasarannya, adalah remaja putri yang ada di pondok pesantren baik modern maupun salafiah.
Kedua, Seupan Cau, sehat untuk Pandeglang cegah kematian anak dan ibu (Dinas Kesehatan ), terdiri atas Rabu untuk ibu, yaitu merupakan gerakan serentak seluruh bidan desa. Di mana setiap Rabu mengunjungi rumah ibu hamil secara rutin untuk memeriksa kehamilannya dan melakukan deteksi dini risiko tinggi serta melakukan rujukan terencana apabila terdapat ibu hamil berisiko ke fasilitas rujukan. Selanjutnya, Berkah, bersalin kuat aman hidup, yaitu (Puskesmas buka pelayanan pertolongan persalinan/vk 24 jam).
"Ketiga, Aksi Emak Cerdik, yaitu kegiatannya senam bersama dan ada pemeriksaan kesehatan ( tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan lain-lain). Keempat, Rumah Anak Sigap (Dindikpora). Kelima, Kampung Anak Sejahtera. Keenam, Kampung Keluarga Berkualitas. Desa ramah anak dan perempuan. Keenam, Tanaman Bumbu Pekarangan. Ketujuh, Pelopor Cegah Stunting," ucapnya.***
