Network
KABAR BANTEN-Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy atau WH-Andika segera berakhir dalam hitungan hari, tepatnya 12 Mei 2022.
Kurang dari sebulan, Pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika akan berganti dengan hadirnya Penjabat atau Pj Gubernur Banten.
Kehadiran kepemimpinan baru yang ditunjuk tanpa Pilkada tersebut, bakal mengisi mengisi kekosongan kekuasaan hampir tiga tahun setelah lengsernya WH-Andika.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Banten Miptahudin, pemerintahan WH-Andika berjalan tidak normal. Sebaba, selama hampir dua tahun lebih fokus dalam penanganan Covid-19.
Meski konsentrasi pembangunan terganggu dengan adanya Covid-19 yang memaksa anggaran untuk penanganannya, namun Miptahudin menilai WH-Andika banyak menyelesaikan infrastruktur.
“Contoh misalnya jalan, itu hampir 100 persen. Kemudian Rumah Sakit sembilan lantai, stadion. Kalau infrastruktur menurut saya, hampir seluruhnya tercapai,” katanya dalam Podcast Kabar Banten TV, pada Selasa, 26 April 2022.
Namun indikator ekonomi, menurut dia, masih belum terpacai. Selain itu, atata lainnya yang menjadi PR WH-Andika adalah reformasi birokrasi yang masih ketinggalan.
“Kalau indikator ekonomi, mungkin peranannya tidak hanya pada pemprov. Namun nasional dan kabupaten dan kota mempengaruhi,”ucapnya.
Dari agenda WH-Andika yang sering menjadi sorotan, adalah soal reformasi birokrasi. Di awal pemerintahannya, lelang jabatan atai open bidding pejabat selalu ramai jadi perbincangan bahkan sangat mudah ditebak siapa pemenangnya.
Menurut dia, pemerintah Provinsi Banten mendambakan tenaga profesional di bidangannya. Dalam pandangannya, itu yang menjadi tantangan di Banten yakni bagaimana menyiapkan SDM. Apalagi, Banten berdekatan dengan Jakarta.
“Kalau bagus, saya kira gak ada rombak-rombakan. Karena, birokrasi ini penting. Mesin pembangunan kita. Faktanya, masih banyak yang ditangkap. Profesionanya di mana?, harus diperbaiki maksud saya,” katanya.
Namun berdasarkan catatannya selama 12 tahun menjadi anggota DPRD Banten, dia melihat ada perubahan yang signifikan dari mindsite dari ASN Pemprov Banten. Para birokrat, kata dia, harus merubah mindsite menjadi pelayan publik dan bukan pelayan dirinya.
Dia juga menyoroti rekruitmen ASN saat ini yang sudah baik, tidak ada titipan-titipan lagi. Sehingga, matrial ke depan akan lebih bagus. Selanjutnya, transparansi menajdi penting karena kualifikasi dari situ.
“Masuk lah kualifikasinya. Namun Pemprov Banten ahrus konsisten. Kalau tidak masuk kualifikasi yah gak bisa. Lalu, kemampuan dia menjadi pamong, dia melayani publik. Dia bekerja untuk publik, pembantu masyarakat. Jangan dirubah, jangan jadi raja masyarakat,” katanya.
Pda bagian lain, Miptahudin mengungkap permasalahan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang menjadi pelajaran bagi Pemprov Banten agar tidak terulang. Dalam catatannya dalam perjalanan Provinsi Banten, ada beberapa kasus yang menimpa Sekda.
Sebelumnya, dia mencatat Kurdi Matin yang diganti di tengah jalan. Termasuk, Sekda Banten saat ini yaitu Al Muktabar yang juga hampir diberhentikan di tengah jalan.
“Tapi kemudian, dia ada pemulihan. Catatan saya begini, ada ketidakpuasan user yakni Gubernur dan Wakil Gubernur. Apa, itu harus dijembatani. Birokasi, adminirtasi, itu topnya ada di sekda. Kita gak usah lagi berwacana lagi ke depan. Anggap ini sudah selesai. Ke depan peranan sekda itu penting,” katanya.
Menurutnya, Sekda harus bisa menjawab apa yang menjadi keragu-raguan publik terhadap kerja Sekda Banten. Jadikan kondusiftas yang bagus, jadilah dia pemimpin di ASN. Kemudian jadi panutan, karena dia paling tinggi. Buktikan ini bukan sekedar retorika,” ucapnya.
Dalam masa kepemipinan transisi penjabat daerah nanti, dia melihat bisa lebih ringkas atau lebih bisa kewalahan. Bergantung niatnya PJ Gubernur nanti. Saya berharap siapapun Pj Gubernur, ini harus bisa memahami ap sebenarnya Banten,” ucapnya.***
