Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Serang mengaku belum mendapat kepastian terkait anggaran cost sharing dengan Provinsi Banten.
Dimana dari total anggaran yang diajukan Rp107 miliar, 60 persen anggaran tersebut dibutuhkan untuk honor adhoc dan operasional.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya mengatakan tahapan Pemilu 2024 telah dimulai pada Selasa 14 Juni 2022.
Tahapan awal yang akan dilakukan adalah perencanaan anggaran, tahapan dan sosialisasi PKPU.
Sedangkan untuk anggaran Pemilu berasal dari KPU RI. Sementara untuk Pilkada bersumber dari APBD.
Hingga saat ini kata Abidin, anggaran Pilkada yang telah diusulkan untuk dicost sharing dengan Provinsi Banten belum juga ada keputusan.
"Belum ada keputusan dari provinsi, jadi untuk anggaran Pilkada masih tunggu cost sharing anggaran yang disediakan Provinsi Banten," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui usai nonton bareng Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di kantor KPU Kabupaten Serang Selasa 14 Juni 2022.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Asda 1 Nanang Supriatna, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi dan para komisioner, Kepala Badan Kesbangpol Epo Priatna, Kasatpol PP Ajar Sudrajat dan TNI Polri serta perwakilan parpol.
Ia mengatakan sampai saat ini KPU masih menunggu anggaran mana yang akan ditanggulangi provinsi. Setelah diketahui baru kemudian sisanya akan diusulkan ke Pemkab Serang.
"Sampai saat ini belum ada putusan apa yang akan di cost sharing apakah honor adhoc beserta operasional apakah hanya honor saja," katanya.
Pihaknya berharap anggaran yang akan dicost sharing kan dengan Provinsi Banten adalah honor adhoc dan operasional. Sebab dengan kondisi keuangan Kabupaten Serang yang seperti saat ini diharapkan usulannya lebih kecil ke Pemda.
Abidin mengatakan untuk total anggaran yang diusulkan saat ini mencapai Rp107 miliar.
Anggaran tersebut 60 persen untuk kepentingan adhoc, honor dan operasional.
"Bayangkan saja 29 kecamatan 326 desa berapa ribu yang harus diberi honor, KPU hanya Rp40 miliar itu dibagi untuk APK, kampanye dan lainya logistik pemilu," katanya.
Disinggung dengan belum diputuskannya anggaran dari provinsi, ia memastikan tidak akan berpengaruh pada tahapan. Sebab tahapan pilkada masih lama.
"Kalau pilkada masih lama tahapannya jadi kita masih tunggu karena kita konsentrasi ke pileg 14 Februari, untuk pilkada 27 November 2024," tuturnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini pemilu sudah ada kepastian akan digelar pada 2024. Sebab tahapan sudah dimulai hari ini.
"Biarlah tahapan ini jadi domain KPU, kita sebagai peserta tinggal ikuti rule of the game ikuti dan patuhi regulasi nya diundangkan. Sebagai peserta yang baik, peserta yang mengikuti rule of the game," ujarnya.
Dirinya berharap pelaksanaan pemilu walau merupakan konflik yang dilegalkan, tidak terjadi konflik yang sesungguhnya.
Dengan kesehatan konstelasi diatas kertas dapat terpilih pemimpin yang berkualitas di Kabupaten Serang.
Dirinya mengaku baru memahami mengapa pileg, pilpres dan pilkada dilakukan serentak. Sejatinya bahwa karena pemilu adalah konflik yang dilegalkan, maka diharapkan agar konflik itu tidak berkepanjangan.
"Peserta pemilu berlomba lomba mencari dukungan suara tapi terikat dalam ikatan koalisi pilpres, sehingga konflik tidak melebar," ucapnya.
Kemudian kenapa digelar 2024 ia memaknai agar pasc pileg tidak ada lagi konflik berkepanjangan. Sebab akan disatukan di pilkada kabupaten kota.***
