Network
KABAR BANTEN - Belasan siswa dari Tangerang Raya mendatangi kantor Inspektorat Provinsi Banten lantaran merasa haknya dicurangi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SKh.
Dari pantauan Kabar Banten, terdapat 18 siswa dengan belasan wali murid hadir mendatangi kantor Inspektorat Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang, Senin, 11 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.
Salah satu perwakilan siswa yang datang, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Inspektorat Provinsi Banten bermaksud mengajukan pengaduan masyarakat perihal PPDB di SMAN Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
Menurut dia, pelaksanaan PPDB telah melanggar Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 tahun 2022 tentang PPDB 2022 dan Petunjuk Pelaksanan dan Petunjuk Teknis PPDB.
"Penentuan yang diterima melalui jalur prestasi akademik tidak transparan dan tidak adil," ucapnya.
Abdul mengungkapkan, dari 18 siswa yang datang kesini ada calon siswa yang memiliki nilai rata-rata 87,76, tetapi tidak diterima di salah satu SMA di Kota Tangerang.
"Ini atas nama Alma Nur Tsabitah. Anehnya justru yang diterima malah nilai rata-rata hanya 80,0 justru diterima," katanya.
Pada jalur Afirmasi, lanjut Abdul, penentuan yang diterima pada PPDB SMA/SMK/SKh Provinsi Banten tahun ini juga tidak jelas.
"Sebagai contoh calon siswa (anak yatim) pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Tangerang Cerdas atas nama Habibi, tidak diterima. Sementara, peserta yang diterima dijalur afirmasi tidak jelas kriterianya," ujarnya.
Kemudian Abdul menjelaskan, ada ketidakadilan juga pada jalur zonasi PPDB di SMA di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Pasalnya ada pula siswa yang hadir berdomisili hanya 100 meter dari sekolah tersebut, namun tidak diterima.
"Jarak rumahnya dengan sekolah hanya 100 meter. Ini juga aneh, siswa kami atas nama Aland Libretto Banjar Nahor," katanya.
Tidak putus asa dengan jalur zonasi, Aland Libretto Banjar Nahor ini pun mencoba jalur prestasi. Tapi tetap gagal.
"Ada lagi kasus yang memiliki prestasi non akademik olahraga Tekwondo sebagai juara 1 tingkat Kota/Kabupaten tidak diterima pada salah satu SMA di Kota Tangerang Selatan," tutur Abdul.***
Selain itu, Abdul juga mengajukan beberapa pengaduan keberatan terhadap pelaksanaan PPDB Banten 2022.
"Kami juga mengadukan keberatan dengan pelaksaaan PPDB, antara lain kami mendesak agar ada trasnparansi pihak SMAN di Tangerang Raya dalam pelaksaaan PPDB semua jalur yang ada," katanya.
Terpisah, Pelaksana Teknis (Plt) Inspektorat Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi mengaku telah menerima laporan pengaduan dari 18 siswa yang datang ke kantornya.
"Ini kami harus objektif dalam menerima pengaduan masyarakat, kami cover bothside saja. Harus ada informasi lainnya dari pihak lain seperti Dindik, karena ini kan merupakan aduan dari satu pihak," katanya.
Disinggung tentang langkah yang diambil Inspektorat Banten, Usman enggan menjawab.
"Jangan memperkeruh suasana. Harus selesai dengan baik. Memang secara teknis kewenangan di Dindik. Ini informasi baru satu pihak, dan harus ada dari sisi lainnya. Semangat untuk penyelesaiannya pun untuk penyelesaian bersama," ujarnya.
Usman menilai, beberapa pengaduan yang telah diterimanya masih subjektif.
"Ini harus didalami. Kuncinya ada pada objektifitas. Karena pada yang disampaikan tadi itu, banyak pengaduan yang sifatnya menyalahkan orang lain. Nilainya segitu, nilai anak saya segini. Nanti setelah dikonfirmasi jadi sebaliknya," tuturnya.
"Kami menunggu adanya bukti-bukti yang bisa dijadikan landasan hukum. Tidak bisa kalau bukti-bukti itu berdasarkan katanya dan katanya. Pembuktiannya harus berlandaskan hukum," sambungnya.
Sementara itu, pihak Dindikbud Banten dalam hal ini Kepala Dindikbud Tabrani dan Sekertaris Dindikbud M. Taqwim saat dikonfirmasi belum menjawab.***
