Network
KABAR BANTEN - Keberadaan tenaga honorer di lingkungan daerah maupun pusat memiliki peranan yang sangat penting dalam melayani masyarakat apalagi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, apabila pemerintah memberlakukan SE Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, maka dipastikan akan berdampak besar terhadap pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan yang notabene masih membutuhkan banyak tenaga guru.
Dalam hal ini pemerintah tentunya harus memberikan solusi terbaik khususnya terhadap tenaga honorer guru yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan pemerintah.
Seperti halnya yang disampaikan Heti Kustrianingsih, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) via telpon Senin 15 Agustus 2022.
Baca Juga: Aksi Damai Honorer Banten, Pemprov Dituntut Penuhi Enam Poin
Menurut Heti, persoalan tenaga honorer termasuk guru, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus serius dalam menyelesaikan persoalan ini.
Bukan berarti diselesaikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang malah akan menimbulkan munculnya persoalan baru.
Heti menjelaskan, bahwa kami yang tergabung dalam forum guru honorer pada dasarnya sepakat dengan wacana pemerintah untuk menerapkan aturan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Namun, dengan syarat mengubah semua tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.
Dimana untuk tenaga guru honorer sudah ada kebijakan pemerintah untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes, yaitu melalui pengecekan latar belakang tenaga guru honorer, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2022.
Selain itu Heti juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan persoalan tenaga honorer guru yang mengikuti tes PPPK dan sudah memenuhi nilai ambang batas.
Baca Juga: Wali Kota Cilegon Tolak Penghapusan Honorer, Helldy Agustian: Tenaga Honorer Sudah Mengabdi
Heti Kustrianingsih menyayangkan yang terjadi pada guru honorer yang sudah lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas, tapi sampai sekarang belum mendapatkan formasi yang tak kunjung jelas, apakah akan terakomodir atau tidak.
Untuk itu guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) meminta pemerintah pusat dan daerah untuk serius menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada terkait tenaga honorer guru.
Sementara itu Tika Kartika yang merupakan Ketua Korwil Banten FGHNLPSI, bersama puluhan tenaga honorer lainnya, dari berbagai Kota Kabupaten se Provinsi Banten, berencana untuk mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten pada Kamis mendatang 18 Agustus 2022.
"Kita berangkat Kamis ya bapak ibu, jam sembilan sudah ditempat, kita tidak berkirim surat karena tujuan kita mempertanyakan kepastian pendataan dan kuota PPPK guru" tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Simak Alasan Dan Tujuannya
"Dan Saya akan brusaha menghubungi BKD sampai hari Rabu, kalau ada balesan dan pertanyaan kita sudah terjawab maka agenda kita dipending, tapi kalau belum ada balesan, atau telpon masih tidak diangkat, maka kita berangkat bersama sama hari kamis" ungkap Tika, Ketua Korwil Banten FGHNLPSI.
Selain itu Tika juga mempertanyakan terkait sisa kuota PPPK guru 2021 dan kuota PPPK 2022, karena menurutnya jika ditotal jumlah kuota Provinsi Banten untuk PPPK guru hanya 1701, sedangkan yang lulus passing grade PPPK guru sekitar 2800.
"Dari kuota sisa 2021 dan kuota 2022 total hanya 1701, sedangkan yang lulus passing grade PPPK guru sekitar 2800, nah yang lulus passing grade lainnya, bagaimana solusinya?" ungkap Tika, Ketua Korwil Banten FGHNLPSI Selasa 16 Agustus 2022.***
