Network
KABAR BANTEN - Potensi praktik politik uang pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 diprediksi makin tinggi.
Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Banten Syaiful Bahri mengatakan, beban pertarungan politik Pemilu 2024 bagi Caleg DPRD dan calon kepala daerah makin tinggi. Sebab, terbebani dengan janji politik yang belum terealisasi.
Janji politik Caleg dan calon kepala daerah yang tidak teralisasi itu kemudian, membentuk ketidak percayaan masyarakat terhadap calon itu sendiri saat maju kembali pada Pemilu 2024.
Hal itu yang akan mendorong hasrat para calon untuk lebih memilih politik uang.
Baca Juga: Pemilu 2024: 109 Calon Anggota Panwascam Kota Cilegon Lanjut Tes Tertulis, Ini Daftarnya
"Politik uang saya yakin di pemilu nanti itu semakin kencang. Karena masyarakat sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya tidak lagi melihat janji politik pada pemilu mendatang ini, lantaran ada janji politik yang tidak terealisasi, maka cara politik uang untuk merebut pemilih itulah yang dimungkinkan para calon dilakukan," ujar Saeful Bahri saat berbincang di Kampus UIN "SMH" Banten, Kamis 13 Oktober 2022.
Hal itu menurut Syaful Bahri, merusak tatanan demokrasi yang semakin buruk. Persoalan itu menurut Syaful yang perlu dihilangkan dari demokrasi.
"Makannya sebenarnya edukasi demokrasi itu harus terus digalangkan," ujar Syaiful merekomendasikan upaya penegakan dan pencegahan politik uang yang diprediksi semakin kencang pada Pemilu 2024.
Baca Juga: 100 Kursi DPRD Banten pada Pemilu 2024, Ini Kemungkinan Dapil yang Bertambah
Dihari dan tempat yang sama, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya sedang mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Evaluasi dilakukan untuk melihat sisi baik dan buruk dari Pilkada langsung.
"Mungkin setelah diskusi itu akan ketahuan. Kalo ada manfaatnya kita teruskan, kalo ada modararnya kita perbaiki moderatnya ini bagaimana solusinya. Jadi tidak ada Pilkada Langsung dihentikan itu belum ada," katanya.
Yandri menuturkan, dalam diksui yang sudah dilakukan MPR RI, dibahas mengenai mahalnya demokrasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang punya uang banyak yang menang, sementara calon yang tidak punya uang tidak menang.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tiga KPU, Ini Hasil Putusan Sidang Bawaslu Banten
"Baru mendiskusikan perlu adanya evaluasi. Perlu adanya pencermatan yang lebih objektif terhadap Pilkada langsung Selama ini. Terkadang yang banyak duit yang dapat, mungkin dari sisi moral atau kepemimpinan dipertanyakan. Moralnya bagus tidak menang karena tidak punya duit. Ini mesti kita evaluasi, tidak boleh kita diamkan. Yang baik kita teruskan yang tidak baik ini kita perlu benahi," tegasnya.
Meski demikian, dari hasil diskusi itu lanjut Yandri, tidak ada usulan Pilkada langsung dihentikan.
"Belum ada kesimpulan bahwa Pilkada langsung itu tidak boleh, engga. Kita melihat mudarat dan manfaat Pilkada langsung," tegasnya.***
