Network
"Undang undang ASN nomor 6 tahun 2014. Turunanya PP nomor 49 tentang manajemen ASN, ada istilah tim penilai kinerja," tegasnya.
Dalam konsep birokrasi kata Jazuli, keberadaan tim penilai kinerja ASN atau pegawai menjadi penting. Sebab menjadi modal dasar dalam penempatan atau pengangkatan jabatan.
"Kalau sudah ada, maka wadah (tim penilai kinerja) inilah yang menjadi operator dan distributor pegawai sebagai syarat kepangkatan, kompetensi, itu harus ada," tegasnya.
Jazuli menegaskan, jika pengangkatan dan penempatan jabatan tidak melalui tim penilaian kinerja ASN atau pegawai serta mekanisme yang diberlakukan, maka bakal menjadi ruang kesalahan penempatan pegawai. Sehingga menjadi beban bagi Pj Gubernur Banten.
"Kalau ada pejabat diangkat tanpa penilaian kinerja itu namanya apa . Misalkan normatifnya kepangkatannya cukup, golongannya cukup, tidak ada catatan catatan di inspektorat, lalu dia diangkat tidak melalui prosedur," katanya mencontohkan kesalahan dalam repormasi birokrasi.
"Dewan mengingatkan itu diperhatikan. Kalo itu diabaikan nanti akan ada ruang ruang informal atau saluran liar yang akan mengganggu sistem pemerintahan," katanya.
Jazuli kembali menyampaikan kerhawatirannya konsep birokrasi yang belum jelas menjadi beban bagi Pj Gubernur Banten dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Ini sangat dibutuhkan PJ untuk membentengi diri. Yang saya hawatirkan Pj inikan mengelola sistem kepegawaian yang luas ini orangnya banyak, beragam," katanya..
