Network
KABAR BANTEN - Upaya reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi atau Pemprov Banten di era Pj Gubernur Banten Al Muktabar jadi sorotan.
Bahkan dreformasi di Pemprov Banten dinilai stagnan. Komisi I DPRD Banten mengingatkan agar proses penataan dilakukan secara benar.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ahmad Jazuli Abdillah mempertanyakan konsep birokrasi era Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
"Kita ingin tau konsep besar reformasi birokrasi yang di jalankan pak Pj ini. Mesti kita kawal. Tapi sebelum kita kawal, kita ingin tahu dulu konsepnya apa ?," ujar Jazuli.
Baca Juga: Formasi Jabatan Dikecualikan, Nasib Ribuan Honorer Pemprov Banten Belum Ada Kejelasan
Tidak hanya sebatas konsep, Ahmad Jazuli Abdillah juga mempertanyakan terkait dengan keberadaan tim penilaian kinerja ASN sebagai pengganti dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Dulu kita mengenal yang namanya Baperjakat. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Sekarang tidak ada, yang ada adalah tim penilai kinerja. Apakah di Pemprov Banten sudah ada tim penilai kinerja atau belum ?," ucapnya kembali melontarkan pertanyaan.
Jazuli mengingatkan bahwa keberadaan tim penilaian kinerja ASN atau pegawai yang didalamnya terdapat Sekda, BKD, dan inspektorat, menjadi keharusan. Sebab sudah menjadi amanat undang-undang.
